SURABAYA – Legislator DPRD Surabaya khawatir, bangunan cagar budaya (BCB) satu per satu punah karena kurang perhatian dan pengawasan. Mereka pun mencari solusi agar ikon-ikon sejarah Kota Pahlawan tersebut tetap lestari, sehingga bisa jadi salah satu destinasi wisata.

Solusi itu di antaranya disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana. Menurutnya, jika tak ada perhatian lebih, bangunan cagar budaya yang punah akan bertambah, seperti robohnya bangunan radio perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar.

Kota Surabaya, sebut Titin, sapaan akrab Agustin Poliana, memiliki banyak bangunan cagar budaya. Saksi sejarah itu di antaranya berdiri di sebelah utara Tunjungan.

“Di Jembatan Merah, Kembang Jepun, dan sekitarnya, kan banyak bangunan cagar budaya,” kata politisi PDI Perjuangan ini, kemarin.

Dia mengungkapkan, sejumlah bangunan cagar budaya sebagian konstruksinya sudah berubah bentuk dan fungsi. Misalnya, hanya sisi depan yang masih utuh, tapi bagian belakang sudah berubah, seperti BCB di selatan Tunjungan Center.

Oleh karena itu, komisi yang dia pimpin bakal mengundang dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), tim cagar budaya, pemerhati dan pihak terkait lainnya, untuk mencari solusi membahas pelestarian BCB di kota Surabaya.

Dia menambahkan, perhatian terhadap bangunan bersejarah bukan hanya dengan menetapkan statusnya. Kemudian pembenahan dilakukan hanya saat momen-momen tertentu, seperti menjelang pelaksanaan Surabaya sebagai tuan rumah Prepatory Committe (PrepCom) 3 for UN Habitat III, Juli mendatang.

Legislator empat periode ini juga menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya bersedia menggandeng pihak swasta dalam melestarikan bangunan bersejarah. Dengan demikian, jika ada keterbatasan dana APBD untuk merawat BCB, ada pendapatan lain yang dapat digunakan.

“Pemkot bisa melibatkan swasta sebagai orang tua asuh BCB melalui CSR (corporate social responsibility),” katanya

Dia mengakui, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memelihara BCB di Surabaya. Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tinggi, biaya operasional juga tak sedikit.

Sehingga jika pemiliknya tak mampu mengelola, bangunan itu dialihkan ke pihak lain. “Kecenderungan bangunan yang sudah pindah tangan tersebut untuk kepentingan bisnis,” ungkapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS