Kamis
10 September 2026 | 3 : 49

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Jember Desak Pemkab Segera Tuntaskan Honor Tenaga Non-ASN

pdip-jatim-250220-widarto

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) segera menuntaskan persoalan honor bagi tenaga non ASN di wilayah setempat pasca terbitnya surat edaran (SE) nomor 900.1.1/664/Keuda.

Surat edaran yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, tanggal 14 Februari 2025 menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai honorer.

“Pemerintah daerah tidak lagi memiliki celah untuk menunda atau menghindari kewajiban membayar gaji PPPK dan honorer. Pencairan honor non-ASN itu, kemarin kan eksekutif masih ragu. Karena surat Kemenpan RB dulu, hanya perintah menganggarkan, tapi tidak perintah bayar. Nah, sekarang sudah gamblang untuk segera dibayar,” kata Widarto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2025).

Dengan terbitnya SE tersebut, sambung Widarto, terkait honor non-ASN harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Sehingga nasib dari seluruh tenaga non-ASN di Jember, bisa mendapat kepastian.

Selain urusan honor, sebut politisi PDI Perjuangan itu, Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah (PR) lanjutan. Yakni tentang nasib PPPK yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK atau mereka yang tidak lolos administrasi PPPK beberapa waktu lalu.

Harapan Widarto, setelah dilantiknya Bupati-Wakil Bupati Jember yang baru, solusi konkret bisa dilahirkan. Semisal dengan menerbitkan kontrak jasa perorangan PJLP atau solusi-solusi lain yang lebih konkret.

“Beberapa solusi itu nanti yang bisa kita pikirkan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui persoalan yang dialami pegawai non ASN ini, adalah bentuk kepedulian sosial. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Sehingga saat kebutuhan hidup melonjak, solusi sudah ditemukan.

“Dan saya tegaskan urusan honor harus segera dilakukan, kalau enggak nanti pemerintah zalim itu,” pungkas Widarto. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Tuban Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jatirogo

TUBAN – Musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan barat utara Kabupaten Tuban mendapat ...
EKSEKUTIF

Rijanto Minta Aparat Tak Tunda Laporan Warga Kekurangan di Tengah Kekeringan

Bupati Blitar Rijanto meminta aparat desa dan kecamatan tidak menunda laporan warga yang mulai kekurangan akibat ...
KRONIK

Pelantikan GOW Banyuwangi, Bupati Ipuk Dorong Perempuan Lebih Berdaya dan Mandiri

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendorong kaum perempuan lebih berdaya dan mandiri. Hal itu ...
HEADLINE

Hasto: Indonesia Kehilangan Intelektual yang Menghidupkan Pemikiran Bung Karno untuk Generasi Muda

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Indonesia kehilangan sosok intelektual yang ...
KRONIK

Agung Priyanto Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat

PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) ...
KABAR CABANG

Dampak Kemarau Panjang, DPC Tuban Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Penambangan

TUBAN – Dampak kemarau panjang kian meluas dan memperparah krisis air bersih di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa ...