Sabtu
22 Februari 2025 | 2 : 34

DPRD Jember Desak Pemkab Segera Tuntaskan Honor Tenaga Non-ASN

pdip-jatim-250220-widarto

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) segera menuntaskan persoalan honor bagi tenaga non ASN di wilayah setempat pasca terbitnya surat edaran (SE) nomor 900.1.1/664/Keuda.

Surat edaran yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, tanggal 14 Februari 2025 menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai honorer.

“Pemerintah daerah tidak lagi memiliki celah untuk menunda atau menghindari kewajiban membayar gaji PPPK dan honorer. Pencairan honor non-ASN itu, kemarin kan eksekutif masih ragu. Karena surat Kemenpan RB dulu, hanya perintah menganggarkan, tapi tidak perintah bayar. Nah, sekarang sudah gamblang untuk segera dibayar,” kata Widarto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2025).

Dengan terbitnya SE tersebut, sambung Widarto, terkait honor non-ASN harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Sehingga nasib dari seluruh tenaga non-ASN di Jember, bisa mendapat kepastian.

Selain urusan honor, sebut politisi PDI Perjuangan itu, Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah (PR) lanjutan. Yakni tentang nasib PPPK yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK atau mereka yang tidak lolos administrasi PPPK beberapa waktu lalu.

Harapan Widarto, setelah dilantiknya Bupati-Wakil Bupati Jember yang baru, solusi konkret bisa dilahirkan. Semisal dengan menerbitkan kontrak jasa perorangan PJLP atau solusi-solusi lain yang lebih konkret.

“Beberapa solusi itu nanti yang bisa kita pikirkan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui persoalan yang dialami pegawai non ASN ini, adalah bentuk kepedulian sosial. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Sehingga saat kebutuhan hidup melonjak, solusi sudah ditemukan.

“Dan saya tegaskan urusan honor harus segera dilakukan, kalau enggak nanti pemerintah zalim itu,” pungkas Widarto. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Target Pajak Daerah Tercapai, Supono Minta Pemkab Lamongan Genjot Kesejahteraan Rakyat

LAMONGAN – Tren positif realisasi pajak daerah di Kabupaten Lamongan terus berlanjut. Pada 2024, target sebesar Rp ...
LEGISLATIF

Reses di Kediri Renny Pramana Disambati Aturan Baru BPJS Kesehatan

KEDIRI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana melaksanakan reses I tahun ...
SEMENTARA ITU...

Sedang Luar Kota, Ketua DPRD Trenggalek Tetap Terima Tuntutan Aksi Mahasiswa via Daring

TRENGGALEK – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek (AMT) meluruk Gedung DPRD setempat, ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Widarto Sepakat Kawal Tuntutan Demonstran Aksi “Indonesia Gelap”

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto sepakat mengawal tuntutan mahasiswa soal penolakan terhadap UU Minerba, ...
HEADLINE

Soal Retret Kepala Daerah, Said Abdullah: Ini Urusan Internal Partai, Bukan Urusan Orang Luar

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi yang mengatakan bahwa ...
SEMENTARA ITU...

Di Depan Pengunjuk Rasa, 2 Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sampaikan Ini

SURABAYA – Aksi gabungan bertajuk #IndonesiaGelap terdiri dari Arek Gerak & Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya ...