Senin
20 Juli 2026 | 9 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Kerjasama Hukum dengan Kejari, Wujudkan Good Governance

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-24012025.

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kerjasama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Suhardjono, di Ruang Rempeg Jogopati, Kamis (23/1/2025).

Ipuk mengatakan, kolaborasi itu sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, tantangan dalam mengelola pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi, sehingga sinergi bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum.

“Saya berharap kerjasama yang terus terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas-tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ipuk.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, kerjasama itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan Kejari, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.

“Terutama langkah-langkah preventif yang tujuannya untuk kembali mengingatkan aturan-aturan yang berlaku,” terang Ipuk.

“Terkadang PNS dalam melakukan kerja ini kurang komprehensif memahami aturan, dan kami butuh legal assistance oleh Kejari,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Banyuwangi, Suhardjono, menegaskan pendampingan yang diberikan fokus pada aspek hukum. Meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan layanan hukum.

Ia menambahkan, analisis hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, terutama ketika terdapat interpretasi berbeda terhadap regulasi.

“Termasuk legal assistance dan pemberian legal opinion. Lewat kerjasama ini, kami berharap bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk mewujudkan good governance di Banyuwangi,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Nobar Final Piala Dunia, Bupati Bangkalan Berbaur dengan Masyarakat

BANGKALAN – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Pendopo Agung Bangkalan saat ratusan masyarakat dari ...
RUANG MERAH

Tak Ada Tarian Tango di Grahadi

Oleh Diana Sasa* RENCANA saya sederhana: nobar di warkop. Di Magetan. Bareng warga. Gagal. Senin pagi ini ada ...
SEMENTARA ITU...

Novita Hardini: Nobar Final Piala Dunia 2026 Jadi Penggerak UMKM Trenggalek

Novita Hardini menilai nobar final Piala Dunia 2026 di Pasar Pon Trenggalek tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, ...
KRONIK

Diana Sasa Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026, Prediksi Tekuk Spanyol 2-1

Diana Sasa memprediksi Argentina mengalahkan Spanyol 2-1 pada final Piala Dunia 2026. Menurutnya, pengalaman dan ...
LEGISLATIF

Suyatno Sosialisasi Perda Desa Wisata, Dorong Karang Taruna Panekan Optimalkan Potensi Daerah

MAGETAN – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, Suyatno, menggelar ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Pemkab Kedepankan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Ketimbang Sanksi

Anggota DPRD Jember Suharto meminta Pemkab Jember mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dibanding ...