Rabu
11 November 2026 | 10 : 22

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Desak Klarifikasi HGB di Atas Laut, DPRD Jatim Segera Panggil Pemprov dan BPN

pdip jatim 240405 deni

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan hak guna bangunan (HGB) di atas perairan laut yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Temuan ini disebut berada di perairan wilayah Kota Surabaya, namun berdasarkan info lain menyebut berada di wilayah Sedati, Sidoarjo.

Menurut Deni, di atas laut mana pun, pihaknya melihat hal ini sebagai pelanggaran serius.

“Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan. Kami segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk minta penjelasan,” tegas Deni saat dihubungi di Surabaya, Selasa (21/1/2025).

Temuan ini pertama kali diungkap oleh akun media sosial X, @thanthowy, yang menunjukkan data dari situs resmi Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id).

Dalam data tersebut, tiga titik koordinat disebutkan berada di kawasan laut: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

Keberadaan HGB ini langsung memicu kontroversi karena mencederai prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola ruang.

“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan. Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Deni memaparkan putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup.

Menurut Deni, kawasan hutan mangrove yang kemungkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan minta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.

Dia menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jawa Timur tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup.

“Kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat,” pungkas Deni. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Dorong Penghentian Alih Fungsi Lahan di Kawasan Resapan Hulu DAS Brantas

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong penghentian alih fungsi lahan di zona-zona ...
KRONIK

Eri Cahyadi Cari Komika Jember untuk Panggung Berani Berkomedi di Bulan Desember

JEMBER – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, datang ke Jember bukan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau ...
LEGISLATIF

Syaifuddin Zuhri: APBD Surabaya 2027 Harus Mengalirkan Manfaat bagi Kesejahteraan Warga

SURABAYA – Semangat APBD Surabaya 2027 harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota ...
KRONIK

KSO RSUD dr. Soebandi Rp700 Juta per Bulan, Wahyu Pertanyakan Transparansi Kontrak

JEMBER – Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD dr. Soebandi Jember dengan PT Buana senilai sekitar Rp700 juta ...
KRONIK

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Wabup Mujiono: Hadirkan Pelayanan yang Berkeadilan

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor ...
KRONIK

Tampung Keluhan Jalan Rusak hingga Isu Pertanian, Joko Tri Komitmen Kawal

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menerima berbagai keluhan ...