LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan melalui Ketua Fraksi, Erna Sujarwati, menyampaikan berbagai kritik dan rekomendasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025, khususnya pada sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

“Banyak sekali masalah yang muncul di lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mulai dari pembaruan data kemiskinan, distribusi bantuan sosial (bansos), serta penanganan bencana yang menurutnya masih jauh dari ideal,” ujar Erna menyampaikan hasil hearing, Rabu (13/11/2024).

Erna mengungkapkan, salah satu sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan adalah ketidakakuratan data kemiskinan di Lamongan. “Data kemiskinan harus diperbarui. Data yang ada sekarang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga distribusi bansos berpotensi kacau,” kata Erna.

Menurutnya, proses pembaruan data yang selama ini dipercayakan sepenuhnya kepada pemerintah desa perlu dievaluasi.

“Kami mengusulkan agar proses sensus dilakukan oleh pihak yang lebih profesional dan independen, seperti perguruan tinggi, untuk menghindari konflik kepentingan,” ucapnya.

Erna juga menyoroti penyaluran bansos yang masih belum sesuai dengan aturan. Padahal, berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2023, seharusnya penyaluran BPNT sudah dalam bentuk tunai agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka sesuai kebutuhan.

“Namun di Lamongan, penyaluran program Bansos Sembako masih sering dipaketkan sehingga mengurangi efektivitas bantuan,” katanya.

Tidak hanya masalah bansos, Erna juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak peningkatan alokasi anggaran BPBD untuk mengatasi kekeringan dan banjir yang rutin melanda Lamongan.

“Dengan hanya anggaran sebesar Rp 3 juta di tahun 2024, kami menilai alokasi tersebut tidak mencukupi, mengingat besarnya kebutuhan warga terdampak,” tuturnya.

Dalam bidang olahraga, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet daerah.

Dengan anggaran yang hanya Rp2,5 miliar untuk mendukung atlet dalam ajang Porprov 2025, Erna menilai bahwa prestasi olahraga Lamongan akan sulit bersaing dengan daerah lain.

“Menurut kami, dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk memaksimalkan potensi atlet dan mengharumkan nama Lamongan di tingkat provinsi,” katanya.

Di sektor kesehatan, Erna menyampaikan, keprihatinan terhadap jumlah warga yang belum tercover BPJS. Erna menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan seluruh warga Lamongan mendapatkan perlindungan kesehatan.

“Ada ratusan ribu warga yang masih belum terdaftar di BPJS, baik itu KIS dari pemerintah pusat maupun BPJS mandiri. Ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memfasilitasi warga agar tidak terbebani saat memerlukan pelayanan kesehatan,” ujar Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. (Mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS