SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.

Dalam pernyataannya di Surabaya, Sabtu (26/10/2024) politisi yang akrab disapa Kanang ini mengatakan, fokusnya pada optimalisasi BUMN agar dapat memberikan dampak yang signifikan tidak hanya secara ekonomi, tapi juga sosial.

“Komisi VI memiliki kewenangan penting dalam mengawasi kinerja BUMN, dan tentu saja kita akan memaksimalkan pendapatan negara melalui berbagai sektor BUMN. Selain itu, profit-oriented yang selama ini menjadi fokus BUMN perlu diselaraskan dengan tanggung jawab sosial,” ungkap Kanang di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sabtu (26/10/2024).

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa strategi tersebut akan mendorong BUMN untuk berkontribusi lebih pada masyarakat, dengan tetap menjaga profitabilitasnya.

Dalam pengamatannya, saat ini banyak BUMN yang masih berfokus pada profit, namun kontribusi sosial yang diberikan dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, ia mendorong agar BUMN mampu menjalankan peran ganda, yaitu menghasilkan keuntungan untuk negara dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial.

“Dengan begitu, BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat tanpa terbebani,” terangnya.

Mantan Bupati Ngawi dua periode itu juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi yang berperan vital dalam memberdayakan masyarakat.

Menurutnya, koperasi adalah pondasi ekonomi rakyat dan perlu dikembangkan lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

“Koperasi adalah soko guru ekonomi masyarakat, dan kita harus terus mendorong perkembangannya agar berperan lebih aktif dalam menopang ekonomi nasional,” ujar Kanang.

Menurutnya, pertumbuhan koperasi yang optimal dapat menjadi solusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Dia menggarisbawahi bahwa koperasi punya potensi besar untuk menjadi pendorong utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat menjawab tantangan perekonomian yang lebih berkeadilan.

“Kita ingin koperasi tidak hanya berada pada level lokal, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, potensi ekonomi kerakyatan yang dimiliki Indonesia dapat benar-benar berkembang pesat,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Budi Kanang memiliki ruang lingkup tugas yang cukup luas dan mencakup beberapa kementerian dan badan strategis yang berhubungan langsung dengan perekonomian negara.

Mitra kerja Komisi VI meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta berbagai badan lain seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta Sabang (BPKS).

Selain itu, Komisi VI juga bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), yang menjadi wadah pengembangan koperasi nasional.

“Seluruh mitra kerja Komisi VI, baik dari kementerian hingga lembaga, perlu kita sinergikan dalam mencapai satu tujuan, yaitu peningkatan ekonomi nasional yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kami akan memastikan bahwa BUMN dan koperasi, sebagai salah satu sektor kunci, mendapat perhatian khusus agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS