JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengritik adanya dikotomi menteri profesional dan menteri asal partai politik selama ini. Padahal, kata dia, menteri asal parpol juga merupakan profesional.

Sebaliknya, menurut Hasto, beberapa menteri yang selama ini disebut profesional, justru menimbulkan kegaduhan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Persoalan-persoalan di kabinet justru berasal dari mereka yang dikatakan profesional,” kata Hasto, kemarin.

Presiden Jokowi, ungkapnya, segera merombak kabinet jilid II. Hal itu terlihat dari komunikasi presiden dengan para pimpinan parpol koalisi belakangan ini.

“Rasanya reshuffle akan dilakukan. Tapi bagi kami reshuffle bisa terjadi atas kehendak presiden,” bebernya.

Hasto mengaku tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam pertemuan dengan pimpinan parpol tersebut. Namun, dia menekankan, biasanya presiden akan mengomunikasikan dengan pimpinan parpol sebelum mengambil keputusan.

“Tapi pertemuan itu lebih kepada penegasan bahwa parpol beri dukungan sepenuhnya kepada bapak Presiden,” kata Hasto.

Dia menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK perlu mendapat tambahan partai pendukung di DPR. Setidaknya, menurut Hasto, jumlah kursi koalisi pendukung pemerintah di DPR mesti melebihi 50 persen.

Oleh karena itu, dia menilai wajar isu reshuffle jilid II ini presiden perlu dukungan tambahan parpol di DPR. Misalnya, dukungan dari PAN.

Meski demikian, imbuhnya, hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawab apakah dukungan PAN terhadap pemerintah itu kemudian dibalas pemberian kursi menteri di Kabinet Kerja.

“Tetapi, dalam logika demokrasi itu hal yang wajar. Mengingat posisi untuk dapat 50 persen plus 1 persen di DPR sangat penting,” tuturnya. (goek/*)