SURABAYA – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno melaporkan sebuah link berita tendensius dan hoaks ke Dewan Pers di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Berita tersebut memuat judul “PJ Wali Kota Malang Diduga Antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai,” dan menggunakan foto yang telah dicrop tanpa mencantumkan keterangan waktu, tanggal, serta sumber foto.

Dalam berita tersebut, PJ Wali Kota Malang telah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan itu.

Namun, link berita yang memuat foto saat acara pengajian syukuran kepulangan Sri Untari dari Ibadah Umroh pada Rabu (1/5/2024) lalu, tetap dinilai telah memframing seolah-olah PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sedang mencari rekomendasi sebagai calon kepala daerah (Cakada) Kota Malang.

Menurut Untari, dalam acara pengajian syukuran itu, dia tidak mengundang orang lain.

“Saya sendiri kaget ketika ada pejabat PJ walikota malang datang, dan sebagai tuan rumah saya tidak mungkin menolak dan mengusirnya,” ungkap Untari, usai melapor ke Dewan Pers, di Jakarta, Selasa (12/08/2024).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu menyebut, akibat dari berita yang tendensius tersebut jelas sangat mencederai serta berpotensi merusak nama institusi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Untari menegaskan, proses rekrutmen Cakada yang dilakukan PDI Perjuangan dan DPD Jatim khususnya sangat tegas melarang adanya transaksional atau mahar.

Tuduhan yang beredar tersebut bisa merusak nama baik dan menutup peluang menang bagi Cakada-Cakada yang direkomendasikan partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.

Selain itu, citra Sri Untari sebagai tokoh srikandi koperasi Indonesia juga turut tercemar, baik secara pribadi maupun keluarga.

Dalam laporannya di Dewan Pers, perempuan yang juga Ketua Umum Dekopin tersebut menjelaskan bahwa konsultasi dan pelaporannya diterima dengan baik secara langsung oleh ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bersama jajaran dan satgas pengaduan.

“Alhamdulillah kami sangat disambut dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi, saya disarankan agar sekalian membuat pengaduan agar tidak bolak-balik ke Jakarta,” jelasnya.

Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDI Perjuangan, Guntur Romli yang turut mendampingi Sri Untari menilai bahwa berita tersebut tidak hanya mencoreng nama Sri Untari. Tapi juga berpotensi menciptakan citra negatif terhadap Cakada-Cakada yang telah direkomendasikan partai.

“Ini tidak boleh dibiarkan karena di PDI Perjuangan tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” tegas Guntur Romli. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS