SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membuka akademi keperawatan (akper) pada 2025. Hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit (RS) milik pemkot, serta mendukung program satu RW satu nakes.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginginkan kebutuhan nakes di RS milik pemkot berasal dari warga Kota Pahlawan. ”Saya akan bangun sekolah perawat di belakang RS Surabaya Timur, sehingga nanti kebutuhan perawat untuk RS itu dari anak-anak Surabaya yang bersekolah di bidang keperawatan. Insya Allah 2025,” ujar Wali Kota Eri seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Surabaya: surabaya.go.id, Senin (8/7/2024).

Menurut Wali Kota Eri, pembukaan akper di Surabaya juga akan terintegrasi dengan program satu keluarga satu sarjana. Anak-anak dari keluarga miskin (gamis), yang memiliki peminatan di bidang kesehatan bisa menempuh pendidikan di sana.

”Wabil khusus untuk program satu keluarga satu sarjana itu. Saya akan fokuskan di sana (akper). Jadi, anak-anak orang miskin yang ingin sekolah gratis bisa dimasukkan ke sekolah perawat itu. Mereka yang lulus dari sana bisa langsung bekerja,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, menyampaikan bahwa rencana pembukaan akper di Kota Surabaya dilatarbelakangi kebutuhan perawat yang semakin meningkat setiap tahun.

“Terlebih untuk program satu RW satu nakes, itu kebutuhannya banyak. RW di Kota Surabaya ada sekitar 1.300 jadi ada banyak perawat yang dibutuhkan untuk memenuhi semua itu,” ujar Irvan.

Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat. Salah satunya, mewujudkan layanan kesehatan di tingkat rukun warga (RW). Program tersebut akan dilakukan mulai 2025. Sebanyak satu dokter dan satu perawat diterjunkan pada tiap RW.

Irvan menjelaskan, saat ini, Pemkot Surabaya sedang melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur terkait perizinan dan kurikulum yang akan diterapkan. Dari hasil koordinasi tersebut, akan dilihat terlebih dahulu, apakah pembukaan akper harus disertai dengan gedung baru atau bisa menggunakan aset Pemkot Surabaya yang sudah siap.

”Insya Allah semuanya tahun depan. Saat ini sedang koordinasi dengan provinsi. Kalau tidak harus membangun dulu dan bisa memakai aset pemkot, kita akan jalankan dulu,” terangnya.

Dia menambahkan, Akper Kota Surabaya akan berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes). ”Terkait kurikulum, akreditasi dan lain akan berada di naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS