SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan Autonomus Rapid Transit (ART) lebih rasional dibangun di wilayah Kota Surabaya karena sesuai dengan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada.

“Ada ART pakai magnet, ternyata itu harganya Rp500-600 miliar per 7 kilometer, kami (pemerintah kota) langsung mengacungkan tangan saat acara Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia),” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (7/6/2024).

Menurut Cak Eri, sapaan akrabnya, jika harus membangun Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), APBD Kota Surabaya tidak akan cukup. Sebab pembangunan MRT membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 triliun per satu kilometer.

Anggaran tersebut jika dihitung menggunakan APBD Kota Surabaya, maka pembangunan jalur transportasinya hanya sanggup terselesaikan 5 kilometer.

“Habis anggarannya. Terus untuk pengentasan kemiskinan bagaimana? Banyak orang bertanya kok tidak membangun, karena tidak mungkin,” ujarnya.

Kemudian untuk LRT, setelah dihitung pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar per kilometer. Angka tersebut juga masih membebani APBD Kota Surabaya.

Jika harus dibandingkan dengan Jakarta, kata Eri, hal itu tidak relevan. Sebab, sekalipun Surabaya merupakan kota metropolitan, namun besaran anggaran yang ada berbeda.

“Jakarta APBD besar, Surabaya APBD-nya cuma Rp10,9 triliun,” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.

Lantaran alokasi anggaran pembangunan lebih relevan, maka Pemkot Surabaya mencoba merealisasikan pembangunan ART yang berpenggerak magnet itu. “Belum ada yang punya, ini diterapkan di IKN. Insya Allah Surabaya kedua,” ucapnya.

Eri pun menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna membahas proses penyusunan konsep ART. “Kami lakukan FS (studi kelayakan) di Surabaya. Semoga di 2025 atau 2026 sudah jalan,” kata Eri.

Pelaksanaan studi kelayakan turut menghitung kebutuhan koneksivitas antara ART dan transportasi lainnya, seperti “Suroboyo Bus”, TransSemanggi, maupun feeder.

“Kami lihat posisi busnya di mana, posisi ART di mana, misalnya di satu lokasi tidak bisa dilalui bus maka ART saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan angkutan perkotaan ART sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal untuk mengurai kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia.

Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para wali kota se-Indonesia yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apeksi 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024). (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS