JAKARTA – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tampak menangis di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V. Hal tersebut terjadi ketika Puan atas nama PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pada hari terakhir perhelatan Rakernas V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024), Puan didapuk untuk membacakan 17 poin rekomendasi hasil Rakernas.

Salah satu hasil rekomendasi Rakernas V adalah terkait dengan Pemilu 2024. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres lalu.

Baca juga: Lengkap, 17 Poin Rekomendasi Rakernas 5 PDI Perjuangan Tahun 2024

Puan juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar untuk rakyat hingga PDIP kembali terpilih sebagai pemenang Pemilu. Saat membacakan rekomendasi mengenai hasil Pilpres dan Pileg 2024 itu, ia tampak tak sanggup menahan tangis.

“Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud Md,” kata Puan terbata-bata berusaha menahan tangis.

“Dan tentunya (dukungan) kepada PDI Perjuangan, yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilihan legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif,” sambungnya dengan suara bergetar.

Mendengar apa yang disampaikan Puan, kader PDIP pun riuh bersorak. Sambil menatap seluruh kader peserta Rakernas, ia sesekali mengusap air mata di pipinya.

Puan kemudian meminta maaf atas perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika partai hingga melanggar konstitusi. Dengan tulus hati, ia menyampaikan permohonan maaf PDIP kepada rakyat.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak disiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap Puan.

Rekomendasi V PDIP juga menyoroti sistem Pemilu 2024. PDIP menilai Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia lantaran adanya intervensi di sejumlah lembaga. Puan menyinggung soal masih adanya politik uang dalam Pemilu 2024.

“Penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Oleh karenanya, Rakernas V PDI Perjuangan merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan peninjauan kembali sistem pemilu. PDIP berharap ada reformasi hukum yang berkeadilan.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” papar Puan.

Ditambahkan mantan Menko PMK ini, PDIP juga merekomendasikan perlunya Indonesia menciptakan suasana kontrol dan penyeimbang bagi pemerintahan. Puan menyebut PDIP mendorong penguatan terhadap partai politik serta perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.

“Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran,” tegasnya.

Puan lalu berbicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang dianggap PDIP telah mengambil alih kewenangan DPR. Putusan ini terkait dengan adanya muatan materi baru syarat calon presiden dan wakil presiden, yang berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.

“Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang,” ungkapnya.

PDI Perjuangan lantas mengajak para ahli tata hukum negara hingga masyarakat sipil untuk melakukan evaluasi Pemilu 2024. Puan pun turut menyinggung soal kewenangan TNI dan Polri dalam politik serta mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi.

“Khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggara Pemilu yang jurdil,” urainya.

“Dan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional, dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945,” tambah Puan.

Lebih lanjut, Rakernas PDIP merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi.

Kemudian, kata Puan, pihak-pihak yang berkomitmen tinggi terhadap penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi. “Serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

Rakernas V PDIP pun mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak dan mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan Pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai.

Salah satu rekomendasi Rakernas V PDIP juga berisi tentang kepemimpinan partai. PDIP meminta agar Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS