Sabtu
14 November 2026 | 10 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Soal Hak Angket dan Gugatan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 ke MK, Basarah: Sah dan Konstitusional

pdip-jatim-231014-baskara-gp-al-hikam-1

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, hingga kini Partainya masih terus mengkaji secara mendalam dan komprehensif terkait wacana penggunaan hak angket, sambil mencermati dinamika sosial politik di tanah air.

“Jadi ini satu proses politik dan hukum yang biasa. Tidak perlu ditafsirkan berlebihan dan terburu-buru untuk memakzulkan presiden. Karena di zaman Presiden SBY pun DPR juga pernah menggunakan hak angket DPT Pemilu 2009,” ujar Basarah di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Dia menilai hak angket DPR dan gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan kepastian politik dan hukum. Hak angket merupakan hak konstitusional DPR.

Begitu pun dengan gugatan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang akan diajukan ke MK. Kedua hal ini diperlukan agar pemerintahan ke depan memiliki legalitas konstitusional dan legitimasi sosial-politik yang kuat.

“Hak angket merupakan suatu proses politik yang kewenangannya dimiliki DPR. Dengan adanya hak angket yang akan digulirkan DPR justru mencerminkan berjalannya fungsi ‘checks and balances’ antar cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif sebagai perwujudan sistem konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,” terangnya.

Dengan adanya hak angket, sebutnya, justru akan membuat dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif selama Pemilu Presiden 2024 akan terbuka.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, hak angket merupakan proses politik yang lazim dalam ketatanegaraan di Indonesia. Rakyat punya hak untuk mengetahui hal tersebut.

“Hal-hal yang gelap semakin terang lewat penyelidikan hak angket tersebut,” ujar Basarah.

Begitu pun dengan rencana mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHP) ke MK. Jalur hukum itu ditempuh agar dugaan praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama Pemilu Presiden 2024 terungkap dan akan memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Penggunaan hak angket di DPR dan gugatan atas kecurangan Pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi merupakan praktik ketatanegaraan yang sah dan konstitusional,” sebutnya. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Dugaan Solar Subsidi Disalahgunakan Puluhan Tahun, 11 Nama Lain Muncul di DLH Surabaya

SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya berpotensi ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ingatkan Kampung Pancasila Jangan Hanya Hebat Saat Lomba

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mendorong agar semangat gotong royong dan kepedulian sosial ...
KRONIK

Bupati Ipuk Minta Kadin Banyuwangi jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banyuwangi mampu ...
KRONIK

Bupati Fauzi: Pajak Bukan Sekadar Administrasi, tapi Instrumen Pembangunan Sumenep

SUMENEP – Pajak memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ...
KRONIK

Ornamen Foodstreet Dipaku ke Pohon, Candra DPRD Jember Minta Evaluasi dan Copot

JEMBER — Penataan calon kawasan Foodstreet di Jalan Kartini, Jember, menyisakan persoalan lingkungan. Ornamen lampu ...
KRONIK

Erma Gelar Beach Clean Up di Pantai Gemah, Dorong Wisata Edukasi Konservasi

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, menggagas aksi bersih-bersih pantai (beach ...