JAKARTA – Wali kota terpilih di Pilkada Surabaya 2015 Tri Rismaharini menjadi pembicara di Rakernas I PDI Perjuangan di JI Expo, Kemayoran, Jakarta. Risma menyampaikan paparan seputar apa yang sudah dilakukan selama menjadi Wali Kota Surabaya.

DPP PDI Perjuangan menunjuk Risma sebagai narasumber, karena keberhasilan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan ajaran Bung Karno, Trisakti. “Bu Mega menilai Surabaya telah mengimplementasikan Trisakti itu. Makanya, saya dua kali ini menjadi pembicara. Pertama, saat pembekalan kepada calon kepala daerah, dan kedua hari ini (Rakernas),” ungkap Risma, Senin (11/1/2016).

Risma menyampaikan paparannya di depan peserta rakernas di Komisi IV. Komisi membidangi pemerintahan daerah ini diikuti jajaran kepala daerah/wakil kepala daerah, baik yang baru terpilih di Pilkada 2015 lalu, maupun kepala daerah dari PDI Perjuangan yang masih menjabat.

Komisi ini juga berisi peserta rakernas dari unsur pimpinan DPRD Provinsi, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota dari PDI Perjuangan, serta anggota Frakdi PDIP DPR RI.

Risma mengungkapkan, di antara materi yang dia sampaikan, adalah sejumlah program kerjanya ketika memimpin Surabaya, seperti penanganan persoalan masyarakat miskin.

“Sesuai ajaran Bung Karno yang marhaens, program yang saya paparkan berkaitan langsung dengan penanganan kemiskinan,” terang alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Menurutnya, beberapa program sosial itu, di antaranta memberi makan lansia miskin, anak cacat, yatim, kemudian beasiswa masyarakat miskin. Beberapa program yang dijalankan di Surabaya itu, sebut Risma, belum diimplementasikan di daerah lain.

“Kita juga buat program posyandu ansia, kemudian Pahlawan Ekonomi dengan memberdayakan masyarakat miskin dan ini ditempat lain belum ada,” paparnya.

Dia menegaskan, dalam ulasannya tentang program pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan harus benar-benar menyentuh sasaran. “Yang saya sampaikan, program itu harus bisa menyentuh dan mengangkat masyarakat tak mampu menjadi berdaya,” tandas Risma.

Kader PDI Perjuangan ini mencontohkan, soal pemberian BPJS, semasa memimpin kebijakan itu tidak diperuntukkan orang-orang tertentu saja. Program BPJS menurutnya justru diprioritaskan untuk kalangan yang secara ekonomi masih lemah.

“Sekolah gratis, kemudian BPJS kita berikan kepada orang-orang yang rentan miskin, guru tidak tetap (GTT), pegawai outsorcing kemudian tukang sampah dan sebagainya,” jelasnya.

Dia mengakui kondisi masing-masing daerah tak sama. Untuk itu, menurutnya dalam mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno akan bergantung kepada kebijakan kepala daerah terkait. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS