TRENGGALEK – Bupati Mochamad Nur Arifin menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Trenggalek melakukan penghematan belanja barang dan jasa.

Tujuannya, sisa anggaran dari upaya penghematan tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi jalan di Trenggalek.

“Saya minta seluruh jajaran dinas untuk melakukan penghematan yang lebih ekstrem. Kita belanja pegawai saja sudah Rp 800 miliar, walaupun sebenarnya itu sudah pas-pasan,” ucap Mochamad Nur Arifin kepada wartawan di Trenggalek, Rabu (27/9/2023).

Sektor yang menurut Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, harus lebih dipotong adalah belanja barang dan jasa yang nilainya tidak kalah besar dengan belanja pegawai.

“Sekiranya manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ATK (alat tulis kantor), ini mau kita cut habis,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pada zaman sekarang, kegiatan surat-menyurat sudah memanfaatkan digitalisasi serta kecanggihan informasi dan teknologi.

“Kalau ada SK ataupun surat-menyurat yang tidak perlu secara manual dicetak kertas, lalu kuitansi dan sebagainya, jika tidak perlu cukup lewat digital,” tutur Mas Ipin.

“Hasil penghematan itu bisa digunakan untuk belanja modal, termasuk infrastruktur agar nilainya lebih tinggi lagi,” sambung bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

Langkah tersebut merupakan salah satu cara dia untuk mengombinasikan semua komponen anggaran yang dimiliki Kabupaten Trenggalek guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait banyaknya ruas jalan yang berlubang.

Salah satunya di Kecamatan Pule, menurut Mas Ipin, Pemkab Trenggalek telah menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk merehabilitasi jalan.

Namun dengan nilai sebesar itu, rehabilitasi jalan hanya bisa mengkaver rehabilitasi jalan kabupaten yang masuk ke desa-desa, belum di lingkar poros Kecamatan Pule.

“Seluruh ruas lingkar Kecamatan Pule kondisinya memang sudah remuk, setelah perbaikan separuhnya sudah bagus, lalu sisanya kita usulkan di DAK. Tapi pemerintah pusat sudah menghapus DAK, akhirnya kita usulkan ke BK provinsi, karena memang fiskal kita terbatas,” beber Mas Ipin.

Jika dipaksakan saat ini harus dilakukan perbaikan dengan sisa anggaran yang ada, maka model rehabilitasi yang dilakukan bersifat darurat.

“Hanya penambalan-penambalan yang bersifat minor dan untuk mengurangi risiko bahaya kecelakaan di sana,” sebutnya. (man/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS