JAKARTA – Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengalami masa disorientasi. Akibatnya, Indonesia gagal fokus dalam membangun kehidupan yang baik sesuai cita-cita kemerdekaan.

Menurut Basarah, gagalnya Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi sejak era reformasi. “Hal ini terjadi karena setelah era reformasi, negara tidak fokus membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kepada bangsa Indonesia,” kata Basarah.

Hal ini disampaikan Basarah pada acara sarasehan nasional dengan tema Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Gedung CCM, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015). Acara ini digelar MPR RI bekerjasama dengan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) dan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI.

Terjadinya disorientasi pembangunan Indonesia pasca reformasi, sebut Basarah, karena hilangnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Sejak itu tegas Basarah, arah pembangunan Indonesia menjadi kabur dan tak terarah.

“Sejak saat itulah pembangunan baik itu di pusat dan daerah berdasarkan visi dan misi pemimpin yang terpilih baik di tingkat pusat maupun daerah. Tak ada road map yang sejalan antara pusat dan daerah,” jelas pria yang juga Wakil Sekretaris DPP PDI Perjuangan ini.

Ketika ganti presiden maka berganti pulalah konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Akibatnya, bukan hanya konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yg terlihat berjalan sendiri-sendiri, juga antar lembaga negara di tingkat pusat maupun dengan pemerintahan-pemerintahan daerah sering terjadi disharmoni.

“Oleh karena itu, kita juga perlu melakukan revolusi mental terhadap lembaga-lembaga negara agar kembali kepada konsep negara gotong royong. Konkretnya kita perlu mempertimbangkan kembali agar kita semua punya kehendak politik yang sama agar MPR diberikan kembali kewenangan untuk menyusun dan menetapkan konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk dijadikan pedoman sebagai GBHN dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional di seluruh wilayah NKRI,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Ketua Umum PA GMNI itu, siapapun presidennya, program jangka menengah dan menengah tetap berkesinambungan.

Hadir dalam sarasehan, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Fraksi PDIP MPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, anggota Badan pengkajian MPR Yudi Latief, Letjen (Purn) Kiki Syahnarki dan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna. (goek/*)