Rabu
18 November 2026 | 2 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengamat: Andai Prabowo-Hatta Menang, Tak Akan Ada RUU Pilkada dan UU MD3

pdip jatim - kubu prabowo-hatta

pdip jatim - kubu prabowo-hattaJAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, melihat pembahasan RUU Pilkada dan penetapan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak akan ada jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi pemenang pemilu presiden lalu.

“Saya kira tidak, UU MD3 dan RUU Pilkada ini merupakan rencana permainan politik elite, rencana permainan dari partai Koalisi Merah Putih,” kata Ari saat dihubungi, Jumat (12/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ari meyakini bahwa RUU Pilkada dan UU MD3 merupakan perumusan yang sudah diatur atau rencana kedua kubu Prabowo-Hatta jika hasil Pilpres 2014 tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini imbas dari pilpres dan ini terlihat sangat tergesa-gesa. Proses pengambilan keputusan yang diambil, substansinya tidak jernih, dan hanya permainan politik,” ujar Ari.

Lebih jauh, dia mengatakan, proses pembahasan RUU Pilkada sudah panjang, tetapi sangat jelas langkah ini hanya sebagai perubahan kepentingan politik. Partai KMP yang sebelumnya menolak pilkada melalui DPRD sekarang malah berubah dengan menolak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan berbagai alasan.

“Padahal kan DPR dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan aspirasi rakyat,” ucap Ari.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah terus mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Krisis Air Bersih Bangkalan Berulang, Indri Minta Pemprov Jatim Bangun Solusi Jangka Panjang

BANGKALAN – Krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Bangkalan membutuhkan penanganan ...
SEMENTARA ITU...

Eri Cahyadi Kenang Gus Zaki di Tebuireng, Sosok yang Mendorongnya Maju Jadi Wali Kota

JOMBANG – Ada kenangan khusus yang dibawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika berziarah ke kompleks makam ...
RUANG MERAH

Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Paradoks Kota Besar

Oleh Susy Cecilia Agustina S.* KOTA besar kerap diidentikkan dengan kemajuan infrastruktur, perkembangan teknologi, ...
EKSEKUTIF

UPZ di Tiap OPD Dongkrak Pengumpulan Zakat, Bupati Kediri Raih Penghargaan Baznas Jatim

KEDIRI – Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu ...
KRONIK

10 Tahun Warga Dawung Ngidam Jalan Mulus, Kini Terwujud

NGAWI – Warga Dusun Krajan, Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, kini bisa menikmati akses jalan ...
KRONIK

Bantu Warga Terdampak Kekeringan Sejak Agustus 2026, Abidin Fikri Salurkan 1,07 Juta Liter Air Bersih

BOJONEGORO – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, menyalurkan 1.017.000 liter air bersih ...