Minggu
22 November 2026 | 7 : 51

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengamat: Andai Prabowo-Hatta Menang, Tak Akan Ada RUU Pilkada dan UU MD3

pdip jatim - kubu prabowo-hatta

pdip jatim - kubu prabowo-hattaJAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, melihat pembahasan RUU Pilkada dan penetapan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak akan ada jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi pemenang pemilu presiden lalu.

“Saya kira tidak, UU MD3 dan RUU Pilkada ini merupakan rencana permainan politik elite, rencana permainan dari partai Koalisi Merah Putih,” kata Ari saat dihubungi, Jumat (12/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ari meyakini bahwa RUU Pilkada dan UU MD3 merupakan perumusan yang sudah diatur atau rencana kedua kubu Prabowo-Hatta jika hasil Pilpres 2014 tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini imbas dari pilpres dan ini terlihat sangat tergesa-gesa. Proses pengambilan keputusan yang diambil, substansinya tidak jernih, dan hanya permainan politik,” ujar Ari.

Lebih jauh, dia mengatakan, proses pembahasan RUU Pilkada sudah panjang, tetapi sangat jelas langkah ini hanya sebagai perubahan kepentingan politik. Partai KMP yang sebelumnya menolak pilkada melalui DPRD sekarang malah berubah dengan menolak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan berbagai alasan.

“Padahal kan DPR dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan aspirasi rakyat,” ucap Ari.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah terus mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspriasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...
KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...