JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap berpijak pada nilai Pancasila di tengah menguatnya kebebasan berekspresi di media sosial.

Menurutnya, demokrasi tanpa nilai-nilai Pancasila berpotensi menyesatkan. Ia juga menilai, ruang demokrasi yang semakin terbuka memerlukan tanggung jawab dan moral etika sebagai penunjuk arahnya.

Hal itu disampaikan Wiwin pada forum sosialisasi yang digelar bersama ratusan warga dari Kecamatan Bareng dan Wonosalam, pada Rabu (25/2/2026) lalu.

“Demokrasi tanpa nilai Pancasila bisa kehilangan arah. Kritik itu bagian dari demokrasi, tapi harus disampaikan dengan etika dan tanggung jawab,” ujar Wiwin, pada Sabtu (28/2/2026).

Ia menilai, keterbukaan ruang publik, terutama melalui media sosial, telah mengubah lanskap demokrasi modern saat ini. Siapa pun dapat menyampaikan opini, baik itu tokoh publik maupun warga biasa.

Kondisi itu, lanjut dia, menjadi indikator positif pertumbuhan demokrasi di Indonesia, namun di lain sisi, juga berpotensi memicu polarisasi apabila tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral bangsa.

“Sekarang semua orang bisa berbicara. Itu bagus. Tapi jangan sampai kebebasan itu lepas dari nilai Pancasila,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Sumrambah, yang hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut. Ia menilai, demokrasi di Indonesia memiliki karakter khas karena berakar pada semangat gotong royong dan musyawarah.

Menurutnya, tanpa rujukan pada Pancasila demokrasi mudah terseret kepentingan jangka pendek yang berpotensi memicu adu domba.

“Kita ini bangsa besar dengan keberagaman luar biasa. Kalau tidak kembali ke Pancasila, kita mudah terbelah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pendidikan politik memiliki peran penting untuk membentuk karakter demokratis seseorang, yang mana itu tidak cukup berhenti di ruang kelas. Karakter demokratis, ujar dia, justru dibentuk melalui lingkungan keluarga dan praktik keseharian.

“Karakter itu tidak instan. Ia dibentuk melalui proses panjang dan pembiasaan,” tuturnya.

Forum sosialisasi merupakan tanggungjawab konstitusional anggota DPRD Jawa Timur dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Penguatan karakter demokratis berpengaruh langsung pada kualitas kepemimpinan di masa depan. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS