JEMBER – Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menyebut putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menunda tahapan Pemilu 2024 adalah putusan yang kacau dan menyesatkan.

Menurutnya, putusan tentang penundaan tahapan pemilu yang dikeluarkan PN Jakarta pusat tersebut merupakan putusan yang aneh bahkan kacau, sebab jelas jelas melangkahi amanat konstitusi.

“Jadi, saya kira ini adalah putusan pengadilan yang sangat aneh, mengejutkan, dan bahkan bisa dibilang putusan yang kacau, sebab jelas putusan tersebut telah melangkahi amanat konstitusi. Dan itu tidak dibenarkan,” ujar Arif di Kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Sabtu (11/03/2023).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga mensinyalir, di balik putusan penundaan pemilu tersebut ada gerakan yang memang tidak menginginkan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

“Kalau dalam politik, kita melihatnya, ya sudah pasti, ada satu gerakan yang memang tidak ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal, tahapan,dan program yang ada. Saya kira ini harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat political movement. Jadi, ini adalah berangkat dari satu gerakan politik yang tidak ingin pemilu dilaksanakan secara konstitusional,” jelasnya.

“Tapi saya pastikan, Komisi II DPR tidak pernah membahas soal penundaan pemilu. Nanti tanggal 15 kita akan membahas Perppu Pemilu, yang pernah dikeluarkan untuk kemudian seharusnya mendapatkan persetujuan DPR pada sidang paripurna,” sambungnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Arif, PDI Perjuangan cukup tegas menolak adanya penundaan pemilu. Hal tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Bahwa kalau ini dilakukan, penundaan pemilu dan seterusnya itu, maka sudah pasti dia melawan konstitusi. Dan sikap PDI Perjuangan sangat jelas, pertama Pancasila harus dijaga, konstitusi harus dijalankan, bentuk negara final NKRI juga harus dijaga, kebhinekaan harus kita rawat dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (ryo/set)