Selasa
07 Oktober 2025 | 11 : 44

Wasekjen PDI Perjuangan Minta Anggota Fraksi Cermati Pemilih Ganda dan Data Invalid

PDIP-Jatim Arif Wibowo 23062023

JAKARTA – Sebanyak 343 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan di Hotel Borobudur, Jakarta, selama 4 hari, 22-25 Juni 2023.

Dalam sambutan pembukaannya, Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Arief Wibowo, meyampaikan beberapa keputusan hasil Rakernas ke-III PDI PDI Perjuangan pada 6-8 Juni 2023 lalu.

Arif meminta seluruh kader, pengurus, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk secara aktif mencermati dan mengawal penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, masih banyak data pemilih ganda yang belum diperbaiki.

“Pertama, Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan untuk terlibat aktif mengikuti tahapan Pemilu secara ketat, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Kedua, tambah Arif, Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan mengawal penyusunan daftar pemilih secara berjenjang untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih.

“Terutama pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 6 Juni sampai 4 Juli 2023,” jelasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menambahkan, pencermatan DPT tersebut untuk mengantisipasi kegandaan data pemilih, pemisahan TPS dalam satu keluarga, potensi elemen data invalid, termasuk datta anomali, dan TPS lokasi khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Sampai hari ini kegandaan data pemilih kita masih cukup besar, dalam jumlah yang lebih dari dua juta kegandaan di seluruh Indonesia. Sebab itu, dimintakan agar kegandaan data pemilih, kelak, pada saatnya kita melakukan pemungutan suara sudah tidak terjadi lagi,” terangnya.

Karena itu, pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu menegaskan peran penting struktural Partai. Kerja struktural Partai harus bergerak secara massif, intensif, dan sistematis.

“Karena itulah peran Partai dan seluruh aparatur partainya itu sangat dibutuhkan. Demikian masih banyaknya potensi elemen data yang invalid terkait dengan NIK, nama alamat dan sebagainya yang menyangkut pemilih,” terangnya.

“Tentu kerja ini memang kerja yang bersifat massif, intensif, dan sistematis yang akan melibatkan seluruh jajaran Partai kita, mulai dari tingkat Pimpinan Daerah sampai dengan tingkat Anak Ranting. Itulah sebabnya, seluruh petugas Partai kita yang menjadi anggota fraksi diwajibkan untuk terlibat aktif melakukan pengawalan,” tandasnya.

Kegiatan Bimtek Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimeriahkan oleh penampilan tari Ondel-ondel Betawi itu dihadiri oleh Plh. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ir. Budi ‘Kanang’ Sulistyono, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dr. Andres Hugo Pareira. (set)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

HUT Ke-350 Magetan, Ziarah dan Menghayati Semangat 7 Leluhur

MAGETAN – Mengawali rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Magetan, sejumlah pejabat Forum Komunikasi ...
KRONIK

Bupati Lukman Tanam Pohon di Bukit Binaol, Kembangkan Potensi Wisata Alam

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) melaksanakan ...
EKSEKUTIF

Dana Pusat Menurun, Eri Cahyadi Pastikan Ekonomi Surabaya Tetap Tumbuh

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tidak boleh mengalami ...
BERITA TERKINI

Respons Cepat Usulan Pak Tardi, Genangan Air di Lingkungan Santo Bernadus Segera Dibangun Saluran Baru

KOTA MADIUN – Upaya politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, dalam menyerap ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Yakini SPPG Pelaksana MBG di Jember Belum Punya SLHS

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, S.S meyakini pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) oleh satuan ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Beri Masukan ke KPU soal Potensi Penambahan Kursi DPRD Surabaya

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal potensi ...