SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, program wajib belajar (wajar) di Kota Pahlawan tidak boleh terhambat oleh pengalihan pengelolaan SMA-SMK ke Pemprov Jatim.

Wajib belajar 12 tahun yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, tandas Agustin, harus dipertahankan. Salah satu sarana pendukungnya, adalah bebas biaya pendidikan bagi siswa selama 12 tahun.

“Wajib belajar 12 tahun itu program unggulan untuk mencerdaskan bangsa. Sayang kalau harus terhenti lantaran berbeda pengelola,” kata Agustin Poliana, kemarin.

Diketahui, 1 Oktober 2016 merupakan batas akhir penyerahan SMA/ SMK dari kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Jawa Timur. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2017, kewenangan SMA dan SMK sudah diambil alih sepenuhnya oleh provinsi.

Perempuan yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan pendidikan gratis bagi siswa SMK dan SMA warga Surabaya.

“Kita masih terus mengupayakan pendidikan gratis dengan cara lain,” ujar legislator yang akrab disapa Titin ini.

Salah satu caranya, sebut dia, dengan membuat semacam bantuan yang ditujukan langsung kepada siswa tanpa proses birokrasi berbelit.

“Kita usulkan bagaimana caranya agar APBD Surabaya bisa mengucurkan bantuan langsung, by name by adress kepada siswa. Seperti Kartu Jakarta Pintar,” sebutnya.

Namun usulan itu saat ini masih dalam tahap kajian, di antaranya soal apakah bantuan dari APBD Kota Surabaya tersebut melanggar aturan atau tidak. “Intinya kita ingin salurkan  bantuan langsung ke siswa,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman berpendapat, sekolah gratis masih bisa dilaksanakan di Surabaya. Yakni dengan sistem hibah dari pemkot setempat, langsung kepada peserta didik asal Surabaya.

Sistem ini bisa berupa beasiswa dengan menunjukkan kartu keluarga domisili Surabaya, lantaran siswa SMA/SMK biasanya belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

“Kalau Surabaya memberikan beasiswa pada seluruh peserta didik asal Surabaya baik negeri atau swasta, akan selesai masalah sekolah gratis. Itu akan lebih terhormat juga bagi Surabaya, meskipun dipegang provinsi tapi masih peduli pada warganya,” jelasnya, kepada wartawan.

Sementara itu, kuasa hukum wali murid SMA dan SMK Kota Surabaya, Edward Dewaruci optimistis gugatan terkait alih keloka SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Edward menyebutkan, sesuai sidang yang sudah digelar enam kali tersebut, MK mengakui adanya kesalahan tafsir terkait penjabaran UU Pemda. “MK sudah mengakui bahwa ada celah,” beber Edward.

Dia menegaskan, apapun mekanisme yang akan dijalankan pemerintah, pihaknya menginginkan kondisi SMK dan SMA tidak berbayar seperti sebelumnya.

Hingga saat ini, pihaknya terus memperjuangkan gugatan di MK terkait pengelolaan siswa SMK dan SMA terutama di Kota Surabaya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS