MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno berkomitmen membantu pengelolaan dan manajemen pemerintahan di tingkat desa.

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Rapat Kerja Daerah ke-II Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, di Ballroom Hotel Savanna, Kota Malang, Minggu (21/11/2021).

Untari menegaskan, bahwa pengelolaan dan manajemen pemerintahan desa ini menjadi hal yang wajib dikuasai, mengingat besarnya dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang keduanya bersumber dari APBN dan APBD.

Kucuran DD dan ADD ini, semata-mata untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Mohon untuk DD dan ADD dikelola dengan sangat baik. Kalau seandainya perlu membutuhkan konsultan, beberapa teman-teman DPRD Kabupaten Malang itu punya pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan,” kata Untari.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyampaikan, hal ini pun sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang minta kepada seluruh kader Banteng, untuk benar-benar memperhatikan pembangunan dan kemajuan desa.

Oleh karenanya dia minta seluruh kepala desa di Kabupaten Malang, untuk benar-benar memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tata cara pengelolaan pemerintahan desa.

“Termasuk bagaimana pengelolaan keuangan dan pengelolaan desa itu, mohon teman-teman perhatikan. Karena kami tidak ingin ada teman-teman pada desa yang kemudian menderita karena hal-hal ini. Karena panjenengan sudah bekerja dengan luar biasa,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Malang hari ini, lanjut Untari, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun desa. Maka dia menyampaikan, adalah tugas setiap kepala desa untuk kemudian bisa merancang model pembangunan desa terbaik bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh masyarakat di wilayah.

Termasuk di dalamnya, perencanaan pembangunan di wilayah desa masing-masing harus juga turut memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Menurut Untari, berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, merupakan akibat dari rencana pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Aspek kewaspadaan dalam menghadapi bencana, imbuhnya, menjadi salah satu hal yang penting dalam perumusan pembangunan kawasan perdesaan.

Karena dengan sinkronisasi kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan ini, pembangunan yang dilaksanakan akan membawa berkah bagi seluruh masyarakat desa.

“Karena desa adalah taman sarinya Indonesia. Dari desa semuanya ada dan di kota adalah tempat untuk menampungnya,” tutupnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS