BATU – DPC PDI Perjuangan Kota Batu menyatakan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat mekanisme suara terbanyak di DPRD. Ketua DPC PDIP Kota Batu Saifudin Zuhri menegaskan jika mekanisme dan otoritas Pilkada mutlak di tangan parlemen tanpa mengindahkan realitas di akar rumput, hal tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

Menurut dia, sesuai amanah reformasi bahwa asas dari pemilu adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika rencana itu diwujudkan, maka dapat mencederai demokrasi.

Selain itu, tambah dia, juga justru membuka peluang lebar-lebar terhadap praktik lobi politik tanpa mengindahkan rekam jejak kader di mata publik.

”Lagipula, wacana itu juga pernah diuji coba di MK dan hasilnya tidak berhasil. Tentu, kami tegas menolak wacana itu, hal itu merupakan kemunduran demokrasi,” kata Saifudin, Rabu (7/1/2025).

Menurut pria yang juga anggota DPRD Jatim tersebut, demokrasi yang sehat adalah berbasis pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa sosok pemimpin terpilih adalah mereka yang hadir dan bekerja untuk masyarakat.

”Bukan mereka yang mengandalkan kedekatan dengan pemegang kebijakan di pusat. Dalam hal ini, DPC PDI Perjuangan Kota Batu berharap agar pilkada tetap berjalan sesuai marwah demokrasi langsung yang transparan,” tandasnya. (ull/pr)