oleh

TKI Kabur dari BLK, Banteng DPRD Kota Malang Minta Dilakukan Investigasi

-Legislatif-389 kali dibaca

MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita merasa prihatin atas peristiwa lima perempuan calon TKI melarikan diri dari tempat penampungan dengan cara melompat dari atap gedung berketinggian 15 meter.

Dia berpendapat, layaknya warga negara yang lain, calon-calon TKI tersebut punyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam bekerja.

“Juga berhubungan dengan hak asasi manusia. Kita tidak boleh mengabaikan hak-hak mereka dengan melakukan kekerasan, menyiksa orang lain dan lain sebagainya,” kata Amithya, Sabtu (12/6/2021).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan yang kabur dengan meloncat dari tempat atau kantor penampungan tenaga kerja wanita (TKW).

Ada lima korban diduga calon TKW loncat dari lantai 2 di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang.

Selaku anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, dia minta dilakukan investigasi yang mendalam terkait motif kelima calon TKI ini memutuskan untuk kabur.

Dari investigasi ini, sebutnya, akan menjadi temuan bagi DPRD Kota Malang kedepan, untuk melakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) yang menampung calon-calon TKI.

Dengan melakukan optimalisasi fungsi pengawasan terhadap BLK yang ada di Kota Malang, Amithya meyakini hal tersebut akan mampu meminimalisir kejadian serupa untuk terjadi di kemudian hari.

“Kita sebagai anggota DPRD perlu mengadvokasi dan mencermati hal ini. Sehingga ke depannya fungsi pengawasan kita juga dapat berjalan optimal, agar harapan kita kasus serupa tidak kembali terulang di Kota Malang,” imbuh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini.

Menurutnya, kejadian ini tentu mengejutkan berbagai pihak di Kota Malang karena ini adalah kasus yang sebelumnya tidak pernah muncul ke khalayak ramai.

Sehingga kasus ini, terang dia, merupakan momentum bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai mekanisme pelatihan dan pembekalan di tiap BLK.

“Kita menunggu penyelidikan kementerian dan kepolisian. Saya kira mereka sudah bekerja karena juga ada unsur korban dan ada pengaduan kekerasan. Yang jelas saat ini kita perlu lakukan adalah melakukan advokasi korban-korban itu,” pungkasnya. (ace/pr)