BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meninjau langsung Balai Diklat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang akan difungsikan sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lukman memastikan bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

“Memadailah untuk empat rombel (rombongan belajar) yang menjadi syarat pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sudah ada kamar, ruang kelas, ruang makan, dapur, musala serta kantor untuk guru dan pembina. Bahkan tiap asrama sudah ada pembinanya,” ujar Lukman.

Menurut Lukman, lahan untuk lapangan juga cukup luas, dan pihaknya akan segera melaporkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kelayakan lokasi ini. Ia berharap kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat sudah bisa dimulai tahun ini.

Selain itu, Lukman juga meninjau kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang baru dibentuk.

“Sudah ada struktur, pegawai dan tenaga khusus, seperti psikolog, juga sudah tersedia. Hari ini UPTD sudah mulai bisa melayani masyarakat,” terang Lukman.

UPTD PPA ini diharapkan dapat menjadi pusat penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak dan perempuan, termasuk kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan masalah sosial lainnya.

Pemkab Bangkalan juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Dengan hadirnya UPTD ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama anak dan perempuan, mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS