SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa angka stunting atau kekerdilan pada anak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim) hingga akhir September 2023 tinggal 529 kasus.

“Tahun ini, kami terus bergerak. Kami ingin tahun 2023 ini, Surabaya zero stunting,” ujarnya di Surabaya, Rabu (27/9/2023).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen (923 balita). Padahal, di tahun 2021 masih tercatat sebanyak 28,9 persen (6.722 balita) dan menurun signifikan di akhir tahun 2022 menjadi 4,8 persen (923 balita). Selanjutnya di tahun 2023, angka kasus stunting terus menurun.

Pada awal Januari 2023 stunting Surabaya sebanyak 923 kasus, awal Februari 2023 sebanyak 872 kasus, awal Maret 2023 sebanyak 850 kasus, awal April 2023 sebanyak 805 kasus, awal Mei 2023 sebanyak 760 kasus.

Awal Juni 2023, kata dia, sebanyak 712 kasus, awal Juli 2023 sebanyak 653 kasus, awal Agustus 2023 sebanyak 583 kasus, awal September 2023 sebanyak 533, dan saat ini hingga tanggal 26 September 2023 sebanyak 529 kasus.

SSGI juga mendata prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2022, rata-rata masih berada di level 21 persen. Sedangkan berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada tahun 2022 hanya tinggal 1,22 persen.

“Sejak awal diamanahi sebagai wali kota, saya memang langsung tancap gas soal stunting. Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selalu pesan soal pentingnya penanganan stunting, karena ini soal masa depan generasi penerus kita, generasi emas di tahun 2045,” jelas Wali Kota Eri.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama seluruh stakeholder di Kota Pahlawan.

Wakabid Politik DPD PDI Perjuangan itu juga menceritakan setelah dilantik menjadi Wali Kota Surabaya, ia bersama jajarannya memang fokus menekan angka stunting. Langkah pertama yang dijalankan, yakni dimulai dari pendataan, setiap calon pengantin langsung terdeteksi data kesehatannya.

Semua data terintegrasi antara Kantor Kementerian Agama dan Puskesmas. Ini penting untuk mempermudah dan mengetahui orang-orang yang memiliki risiko kekurangan gizi.

“Jadi, langsung ketahuan, bagaimana lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh calon pengantinnya. Ini penting untuk tahu apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi, sehingga ada antisipasi,” tuturnya.

“Di situlah Pemkot Surabaya melalui puskesmas melakukan intervensi, bisa berupa tambahan gizi dan sebagainya,” imbuhnya.

Wali Kota Eri juga menjelaskan, dari sisi pendataan, pihaknya turut mengandalkan gotong royong warga Surabaya. Salah satunya melalui aplikasi Sayang Warga. Melalui aplikasi tersebut para Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW, dan warga bisa mendata serta melaporkan kondisi balita di sekitarnya.

“Berkat kehebatan gotong royong inilah, semua permasalahan terdeteksi dan kami beri solusi. Tidak hanya stunting sebenarnya, ada soal rumah tidak layak huni, masalah pendidikan, sosial, dan sebagainya. Bahkan di tingkat RW ada dapur umum di mana warga gotong royong saling bantu untuk pemberian makanan bagi balita di wilayahnya,” tandasnya. (antaranews)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS