LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui anggota DPR RI, H Nasyirul Falah Amru mengajukan proposal penanganan banjir di wilayahnya kepada Ketua Badan Penganggaran DPR RI, MH Said Abdullah di Jakarta.

Pengajuan proposal sebagai tindak lanjut yang dilakukan pemkab atas kunjungan kerja Ketua DPR RI di sejumlah lokasi banjir di Lamongan beberapa waktu lalu.

Sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Lamongan dan Gresik, H Nasyirul Falah Amru mengatakan, dirinya mengawal secara langsung respon cepat Pemkab Lamongan dalam mengajukan proposal untuk penanganan banjir.

“Hari ini, 2 proposal dari Pemkab Lamongan telah saya serahkan secara langsung kepada Ketua DPR RI dan Ketua Banggar DPR RI,” ujar Gus Falah, sapaan akrab H Nasyirul Falah Amru, Selasa (15/3/2022).

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani yang secara langsung melihat wilayah terdampak banjir tahunan di Kota Soto.

“Kami berterima kasih, karena kunjungan Mbak Puan telah membawa angin segar bagi penanganan banjir di Lamongan. Utamanya wilayah Bengawan Jero yang memang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaborasi dari banyak pihak,” ucap Nalikan. 

Berita terkait:3 Tahun Kebanjiran, SDN di Lamongan Ini Dikunjungi Puan Maharani

Di Kawasan Banjir Tahunan, Puan: Saya Datang ke Sini Nggak Mau Kalau Tidak Ada Solusi

Nalikan mengatakan, Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah telah memberi ruang kolaborasi itu dengan meminta Bupati Lamongan Yuhronur Efendi untuk mengirimkan proposal penanganan banjir Bengawan Jero.

“Alhamdulillah, tenggat waktu untuk pengiriman proposal sebenarnya paling akhir di bulan Mei 2022 mendatang. Tapi sudah kami penuhi di bulan Maret tahun ini,” tuturnya.  

Nalikan mengaku, terdapat 2 (dua) proposal yang telah dikirimkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani ditembuskan ke Banggar DPR RI dengan total kebutuhan anggaran senilai Rp 43 Miliar.

“Proposal Pemkab Lamongan, yakni usulan pembangunan prasarana penanganan banjir meliputi rehab pintu kuro dan normalisasi Sungai Dinoyo-Mireng. Kemudian proposal rekonstruksi infrastruktur pasca banjir. Kami berharap hal ini segera berproses di pusat dan terealisasi,” kata Nalikan menanggapi terkait permintaan Ketua Banggar DPR RI. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS