SURABAYA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut akan ada kepala daerah di Jawa Timur dari PDI Perjuangan yang dipromosikan sebagai menteri dalam susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Nanti ada kepala daerah yang dipromosikan jadi menteri. Ini sekaligus memperkuat tradisi demokrasi dari bawah yang dipelopori PDI Perjuangan,” kata Hasto, saat di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Jumat (18/10/2019).

Untuk kepala daerah, jelas Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mempelopori sebuah kematangan demokrasi. Kepemimpinan tingkat nasional dibentuk mulai proses dari bawah, seperti Jokowi dari wali kota, gubernur, hingga presiden.

Baca juga: Sekjen PDIP: Pemimpin Surabaya ke Depan Harus Senafas dengan Risma

Hasto menyebut sejumlah kepala daerah di Jawa Timur memang mempunyai kapasitas bagus. Beberapa kepala daerah itu, antara lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

“Sekarang Ibu Risma sudah menjadi Ketua DPP Partai. Kalau di dalam profiling presiden baik, tentu saja hal tersebut dikonsultasikan dan didialogkan ke Megawati Soekarnoputri. Sebab, dalam proses pengajuan menteri tidak seperti pengajuan proposal tapi dengan dialog,” ujar Hasto.

Sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma’ruf, kata Hasto, PDIP akan mendapatkan kursi menteri terbanyak dibandingkan partai politik lainnya. Namun demikian, kata Hasto, PDI Perjuangan tetap membuka lima pintu utama untuk merekrut calon menteri.

Pintu tersebut adalah dari partai politik (kader internal), kalangan profesional, lalu kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh nasional dan tokoh masyarakat.

Hasto juga menegaskan, dirinya menolak menduduki jabatan menteri dalam susunan kabinet pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu mengaku lebih tertarik mengabdikan dirinya untuk membesarkan Partai.

Hasto mengatakan, dengan berada di partai, dirinya bisa bertemu dan melakukan pendidikan ke rakyat. Apalagi, dia sendiri mengaku memiliki gairah dalam dunia pendidikan.

“Kalau misalnya Pak Presiden minta, saya tegaskan saya tetap di partai,” tegasnya.

Dia menilai, masih banyak kader lain di PDIP yang lebih mampu dan memiliki kapasitas untuk menjadi menteri Jokowi.

Di PDIP sendiri, kader sudah dididik secara berjenjang untuk bisa memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Kaderisasi ini dilakukan secara berjenjang.

“Lagipula, jabatan saya ini Sekjen dan itu tidak bisa rangkap jabatan,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS