SURABAYA – Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana akan mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pemberian rekomendasi izin pemasangan jaringan utilitas.

Pasalnya, terbitnya Perwali 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas itu ditengarai ada kejanggalan. Menurut Whisnu, terbitnya Perwali 8 Tahun 2016 berlangsung satu hari menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Periode 2015 – 2020.

“Kenapa dipaksakan ada perubahan perwali, sedangkan Perwali 49 Tahun 2015 yang ditandatangani menjelang jabatan Bu Wali berakhir, belum dilaksanakan,” kata Whisnu, Senin (18/4/2016).

Wawali yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Whisnu menegaskan, akan  mengklarifikasi  persoalan terbitnya Perwali 8/2016 kepada jajaran SKPD di lingkungan pemerintah kota.

Hal itu sebagai respon persoalan pemasangan jaringan fiber optik beberapa provider di beberapa kawasan yang diduga melanggar aturan, karena tanpa  melewati proses appraisal.

“Semuanya akan kita evaluasi. Bukannnya kita gak serius,” tuturnya.

Dia menegaskan,  jika pemasangan jaringan utilitas perizinnya komplet, tak menjadi masalah. Sebaliknya, apabila terbukti melanggar, pemerintah kota akan mencabut semua jaringan utilitas tersebut.

“Kita gak mau saluran kita penuh dengan sampah kabel seperti di Jakarta. Itu ancaman buat Surabaya,” paparnya.

Sebab, dia memperkirakan, tahun mendatang badai yang terjadi di Kota Pahlawan ini jauh lebih besar. Perkiraan tersebut merujuk pada kondisi cuaca beberapa  hari lalu, Surabaya diguyur hujan lebat.

“Kemarin kita merasakan hujan 10 jam nonstop. Itu belum pernah terjadi di Surabaya,” jelasnya.

Untuk itu mengantisipasi bencana banjir, menurutnya Pemkot Surabaya merampungkan pembangunan dan perbaikan saluran drainase. Dia berharap, pembangunan saluran tuntas tahun ini.

Sehingga, proses pembangunan tersebut tidak terganggu dengan adanya sampah kabel. “Kabel-kabel itu akan mempersempit kapasitas penampungan air di saluran,” tegas Whisnu. (goek)