NGAWI – Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyoroti soal kondisi lahan pertanian yang saat ini dinilai mulai lelah. Penggunaan zat-zat kimia berlebihan selama puluhan tahun menyebabkan penurunan kualitas tanah.
“Dari temuan kami, banyak tanah yang sebenarnya sudah lelah. Kami ingin ingatkan, para petani kita agar kembali organik. Supaya kandungan unsur hara kembali, dan tanah menjadi subur sehingga produktivitas bisa terus meningkat,” tandasnya, Kamis (25/9/2025).
Pria yang akrab disapa Pak King itu menyebut, Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2025 kemarin menjadi momentum strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Pertanian memang bukan hal baru di Kabupaten Ngawi. Bahkan dalam visi-misi Bupati Ngawi, ketahanan pangan menjadi frasa penting yang akan diwujudkan.
Momentum ini, kata Pak King, menjadi bagian dari penegasan kalangan dewan mendukung program tersebut. Pihaknya juga meminta seluruh anggota dewan di Ngawi untuk ‘turun ke sawah’.
“Seluruh anggota dewan harus turun ke sawah. Berdialog dengan para petani, bertanya apa kendalanya, apa harapan para petani kita,” kata Pak King, Kamis pagi (25/9/2025).
Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi itu berharap, dari hasil dewan turun ke sawah, dapat menghasilkan rangkuman aspirasi soal pertanian. Aspirasi itu akan disampaikan kepada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat rapat.
Menurut Pak King, karena menyangkut soal ketahanan pangan, maka garis pembatas sesuai ruang kerja komisi harus ditiadakan. Dimana pertanian, secara nomenklatur berada di bawah naungan Komisi II.
“Karena ini kepentingan bersama, tidak harus terkotak dalam tugas komisi. Karena kaitannya dengan visi misi Bupati, maka seluruh anggota dewan harus turun ke sawah,” tegasnya.
Dari kacamata Pak King, pertanian di Ngawi saat ini sudah selaras. On the track. Dari hasil diskusi dengan petani, proses awal dari persiapan tanam, pemeliharaan, hingga panen sudah selaras.
“Harapan dari petani, dari masa persiapan awal mulai dari benih, ketersediaan pupuk, air, penanganan hama, hingga harga panen yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.(and/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS