SURABAYA – Pemerintah menetapkan Surabaya berstatus PPKM level 3, menyusul tingkat penularan Covid-19 yang melandai. Di level 3, pemerintah membolehkan sekolah pembelajaran tatap muka (PTM).

Menyikapi itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat dengan sejumlah pakar dalam Forum Pentahelix.

“Senin depan kita rapatkan dalam Forum Pentahelix apakah bisa dilakukan tatap muka. Kalaupun dilakukan tatap muka berapa persen siswa yang hadir,” ungkap Eri, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Ini, Pesan Puan bagi Daerah yang Akan Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak semata-mata mengambil keputusan membuka atau tidak sekolah tatap muka. Namun butuh pertimbangan matang dan masukan dari berbagai pihak. 

“Kalau disepakati misalnya diadakan dengan jumlah siswa maksimal 6, ya kita lakukan itu,” katanya.

Menurut Eri ada sejumlah kendala dalam proses sekolah tatap muka kalau di lakukan. “Kalau untuk SMP dan SMA relatif lebih mudah karena sudah besar. Namun untuk SD relatif lebih susah,” terang dia.

Vaksinasi untuk siswa juga menjadi persoalan, karena menjadi syarat dilakukannya sekolah tatap muka. Eri mengatakan persentase vaksinasi terhadap siswa masih kecil dibandingkan jumlah siswa di Surabaya.

“Namun vaksinasi untuk guru SD dan SMP sudah tuntas dilakukan,” bebernya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya menyiapkan langkah atau strategi khusus agar PPKM level 3 yang kini disandang Kota Pahlawan, nantinya bisa turun ke level 2.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, Pemkot akan menerapkan sistem pelevelan pada skala kelurahan. Setelah skala kelurahan berhasil, maka akan diperbesar dengan menerapkan di skala kecamatan.

“Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga sudah melakukan pemetaan dari wilayah RT/RW,” ujar Febri.

Jadi, lanjut dia, level skala kota dibuat untuk skala kelurahan. Dari pemetaan detail ini nantinya satgas kelurahan maupun kecamatan akan memasifkan lagi pola-pola pencegahannya.

Sehingga di hulunya nanti bisa dicegah supaya tidak menyebar dan dapat diputus mata rantainya Covid-19.

Dia menjelaskan, proses asesmen dilakukan berdasarkan tingkat transmisi dan kapasitas respons. Salah satu poin pada tingkat transmisi yaitu, jumlah kasus konfirmasi aktif per 100 ribu penduduk per minggu.

“Jadi, kalau angka kasus konfirmasi aktif per 100 ribu penduduk itu di atas 150, maka masuk dalam level 4. Kemudian, jika angka kasusnya di 50-150 itu masuk ke level 3. Lalu, jika angka kasusnya di 20-50 masuk di level 2. Selanjutnya, jika angka kasusnya di bawah 20 maka masuk di level 1,” katanya.

Febri mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan hingga (23/8/2021) terdapat 21 kelurahan yang berada dalam kategori level 4.

Oleh sebab itu, dia berharap satgas di 21 kelurahan tersebut untuk bersatu padu dan bergotong royong agar bisa menurunkan levelnya menjadi level 3 atau di bawahnya.

“Nah, di posisi sekarang pun ada beberapa, cukup banyak juga yang berada di level 1 dan 2 maupun level 3. Kami berusaha untuk mempertahankan ini,” ujar Febri.

Dia mengatakan, dalam upaya menurunkan PPKM level 3 menjadi level 2, Pemkot Surabaya memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, kebersamaan antara warga Surabaya, pengusaha, TNI-Polri, dan pemkot dapat membantu upaya pemkot agar masuk ke PPKM level 2.

“Di sisi hilir kita sudah siapkan sumah sakit (RS) lapangan, rumah sehat, dan vaksinasi. Di sisi hulu harus melaksanakan prokes, disiplin prokes, itulah kunci utama memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS