SURABAYA – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar, akan mengusulkan memorandum of understanding (MOU) antara bakal calon wali kota yang akan maju dalam Pilkada Surabaya melalui PDI Perjuangan.

Menurutnya, PDI Perjuangan Surabaya tidak ingin kepala daerah yang berangkat dari partai kemudian mbalelo ke partai lain karena tidak dicalonkan kembali. “MoU perlu agar PDI Perjuangan tidak hanya dijadikan kendaraan politik calon kepala daerah yang bukan kader maupun kader partai karena pindah ‘lain hati’ saat kembali mencalonkan lagi,” kata Sukadar, Minggu (1/3/2015).

Dia mencontohkan beberapa orang selama ini telah menjadikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dalam Pilkada, seperti Bibit Waluyo mantan Gubernur Jateng, dan I Made Mangkupastika Gubernur Bali.

Awalnya, sebut Sukadar, mereka mencalonkan diri lewat PDI Perjuangan. Namun saat mencalonkan lagi dalam pilkada berikutnya, mereka menggunakan kendaraan lain.

Sebelumnya, Adi Sutarwijono yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya mengatakan, pendaftaran bakal calon Wali Kota Surabaya melalui PDI Perjuangan akan dimulai akhir Maret hingga April mendatang.

“Semua pihak yang berminat, termasuk calon independen, bisa mendaftarkan diri,” kata Adi Sutarwijono, Kamis lalu.

Menurut dia, dari pendaftaran tersebut selanjutnya akan diformalkan dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Surabaya yang dihadiri seluruh pengurus partai di Surabaya. Hasilnya kemudian dibawa ke DPP melalui PDI Perjuangan Jatim untuk rekomendasi calon wali kota maupun calon wakil wali kota. (rad)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS