JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa perubahan undang-undang (UU), termasuk UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak boleh didasarkan pada kepentingan kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Said saat menanggapi isu soal pengembalian UU KPK versi lama, sebelumnya direvisi pada 2019.

“Bicara undang-undang bukan bicara tentang selera kekuasaan. Ketika saya berkuasa, undang-undangnya saya ubah. Ketika saya tidak berkuasa, maka undang-undang yang saya ubah itu ternyata salah, ubah lagi. Bukan seperti itu,” kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dia menekankan bahwa wacana revisi UU KPK harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan para pakar, Komisi III DPR, Badan Legislasi (Baleg), serta pimpinan KPK.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna mengetahui kebutuhan riil masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Harus dikaji secara mendalam. Kita undang para pakar, kita undang komisioner KPK. Kebutuhan riilnya seperti apa. Bukan kemudian perdebatannya ditarik ke keluarnya revisi tiga atau empat tahun yang lalu, lalu sekarang akan direvisi kembali. Bukan begitu caranya,” tutur Said.

Dalam kesempatan itu, ia pun mengajak semua pihak memaknai kondisi indeks persepsi korupsi Indonesia yang disebutnya sedang berada di titik nadir, sebagai momentum untuk berbenah bersama.

Namun, dia mengingatkan agar perbaikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dengan melompat dari satu kebijakan ke kebijakan lain.

“Marilah kita maknai bahwa indeks persepsi korupsi kita lagi turun di titik nadir. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan kemudian kita melompat dari satu titik ke titik yang lain. Kita benahi RUU yang sudah menjadi Undang-Undang KUHP itu dulu mari kita selesaikan,” ujarnya.

Said juga enggan terjebak polemik soal siapa aktor di balik revisi UU KPK pada 2019.

Menurut dia, perdebatan semacam itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Saya tidak mau terjebak kepada aktor intelektualnya Jokowi atau siapa pun. Enggak ada urusan dengan itu semua. Untuk apa kita berdebat? Itu kan sampah begitu. Masyarakat enggak dapat apa-apa itu,” ucap dia.

“DPR pun tidak boleh tarik-menarik hanya untuk kepentingan si A atau si B. Berilah kepercayaan kepada DPR bahwa kami akan betul-betul mengkaji dari setiap aspek kondisi sosial masyarakat kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama. Jokowi menyinggung UU KPK versi tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.

“Ya saya setuju, bagus (UU KPK kembali ke versi lama), karena itu dulu (revisi UU KPK) inisiatif DPR, lho. Jangan keliru ya, itu inisiatif DPR,” kata Jokowi, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, UU KPK direvisi pada saat dirinya menjabat presiden atas inisiatif DPR. Namun, ia mengatakan tidak menandatangani UU hasil revisi tersebut. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS