JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krsitiyanto mengatakan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah sosok negarawan berpengalaman luas.

Di usia 14 tahun, sebut Hasto, Megawati sudah menjadi delegasi termuda GNB di Beograd. Dan sejak kecil, diajak Bung Karno menerima tokoh-tokoh mancanegara dan tokoh kebangsaan, tokoh agama dan tokoh pergerakan, juga tokoh-tokoh perjuangan.

Dengan pengalaman yang sangat luas, terlebih konsistensi perjuangannya pada jalan Pancasila, kata Hasto, maka wajar jika secara periodik Megawati berdialog dengan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya.

“Baik dari kalangan menteri, badan-badan negara maupun pimpinan Partai dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara,” kata Hasto.

Hal itu dia sampaikan Rabu (21/4/2021) menjawab pertanyaan media massa terkait pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Menurut Hasto, pertemuan Megawati dengan Nadiem Makarim sudah dilakukan beberapa kali, guna membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Politik pendidikan, jelas Hasto, untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek; politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa. “Jadi dialog tersebut memang perlu bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, banyak yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari politik pendidikan, pentingnya Pancasila, dan juga pendidikan budi pekerti serta kebudayaan.

“Bu Mega berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada tanah air tidak hanya melalui teori, namun juga praktik, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural,” ungkap Hasto.

“Jadi bukan hanya aspek kognitif saja. Ibu Mega juga banyak menceritakan pengalamannya ketika oleh Bung Karno diminta belajar di Perguruan Cikini yang didirikan oleh para pejuang perempuan,” tambah dia.

Hasto meambahkan, jika kemudian ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle, harus dipahami bahwa PDI Perjuangan selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden.

Pertemuan tersebut, tegasnya, tidak membahas hal itu. Karena, persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental.

“Apa yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim dengan pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara, perlu mendapat dukungan,” katanya.

“Partai tidak melihat menteri sebagai individu. Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” tandas Hasto.

Terlebih, imbuhnya, pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan.

“Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS