JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan Puan berkaitan dengan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Puan mengungkapkan, sebelum putuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.
“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.
Masyarakatpun, sebut Puan, masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan.
Karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadhan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten,” ujarnya.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” sambung Puan.
Hal lain yang perlu dilakukan, tambah dia, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.
“Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS