JAKARTA – Mantan juru bicara KPK Johan Budi SP menilai, PDI Perjuangan adalah partai politik yang memiliki komitmen kuat dan sikap tegas terhadap kasus korupsi.
PDI Perjuangan, kata Johan Budi, dalam setiap keputusan politiknya terkait pemberantasan korupsi, selalu bersikap tegas dan tidak abu-abu.
“PDI Perjuangan juga memiliki instrumen aturan partai sebagai payung hukum organisasi untuk penegakannya,” Johan Budi SP, di Jakarta, Senin.
Menurut Johan Budi, sikap tegas PDI Perjuangan telah berkali-kali diperlihatkan ketika kadernya yang menjadi anggota legislatif atau kepala daerah terkait kasus korupsi dan terkana operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Kasus terbaru terjadi pada anggota DPRD Kota Malang yang terkena OTT KPK. “PDI Perjuangan segera menerbitkan surat pemecatan terhadap kadernya, meskipun kasusya belum diproses di Pengadilan Tipikor,” calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDIP ini.
Dia menilai, sikap tegas PDIP bukanlah tindakan yang mudah jika berpijak pada asas praduga tak bersalah. “Namun, PDI Perjuangan lebih menempatkan pada sikap politik bahwa itulah komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini menambahkan, PDIP juga memberikan ruang bagi aktivis antikorupsi untuk berkiprah. Baik dalam kepengurusan partai maupun dengan mencalonkan di jabatan politik yakni legislatif dan ekskutif.
Johan mencontohkan, PDIP mengusung aktivis antikorupsi Teten Masduki pada pilkada Jawa Barat. PDI Perjuangan, kata dia, juga mengusulkan sejumlah aktivis sebagai calon anggota legislatif.
“Itu adalah bagian dari upaya partai dalam membangun dan menguatkan pemberantasan korupsi dari internal organisasi,” jelasnya.
Dia menambahkan, contoh nyata ketiga adalah, sikapnya yang clear sejak awal ketika menyikapi Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. PDI Perjuangan, sejak awal tidak memperdebatkan aturan itu sebagai bentuk dukungan mewujudkan integritas peserta pemilu.
“Sekarang pada saat aturan itu ada polemik antara KPU dan Bawaslu, dan juga sebagian partai masih terjadi pro dan kontra, PDI Perjuangan sudah clear, karena tidak ada caleg yang mantan narapidana korupsi,” kata Johan. (goek)
