JAKARTA– Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto heran dengan pihak-pihak yang mengkritik iklan capaian pemerintahan Joko Widodo di bioskop-bioskop. Hasto melihat iklan tersebut harusnya bisa diapresiasi oleh masyarakat luas.

“Kalau bioskop tiba-tiba ada menayangkan keberhasilan yang dapat pengakuan, lalu apakah kita harus menanggapi secara sinis? Padahal itu membawa keharuman bangsa,” kata Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (19/8/2018).

Hasto juga mempertanyakan sikap sebagian pihak yang bereaksi berlebihan ketika gagasan-gagasan positif yang menyangkut bangsa dan negara berhasil diwujudkan. “Jadi kita tanyakan saja pada petani, mereka mendapatkan manfaat dari bendungan atau tidak? Gitu saja,” ujar Hasto.

Dia juga menekankan upaya pemerintah mengabarkan capaian-capaiannya merupakan hal yang wajar. Kendati demikian, ia mengakui bahwa iklan seperti itu memberikan keuntungan bagi Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2019.

“Kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan, ya itu merupakan posisi strategis dimanapun dimiliki incumbent (petahana),” katanya.

Dia menambahkan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai presiden, SBY pernah melakukan apa yang disebut Hasto sebagai “politik Bansos”.

Kata Hasto, program tersebut berdasarkan penelitian Marcus Mietzner memakan anggaran hingga US$ 2 miliar atau sekitar Rp 29,6 triliun dalam kurs saat ini, dalam rentang Juni 2008 hingga Februari 2009.

Sebelumnya, iklan layanan masyarakat di bioskop ramai dibahas di media sosial. Iklan Jokowi tersebut berisikan bagaimana pembangunan beberapa bendungan di Indonesia.

Di akhir iklan, ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu telah memberikan klarifikasi soal penayangan iklan itu di bioskop.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relation. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS