Jumat
18 September 2026 | 10 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Silaturahmi dan Buka Bersama di Hari Pertama Kerja, Eri-Armuji Santuni Anak Yatim

pdip-jatim-250302-hari-pertama-kerja-sby-1

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mengawali hari pertama kerja dengan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama, serta menyantuni 50 anak yatim piatu di Balai Kota, Sabtu (1/3/2025).

Acara ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pengusaha.

Eri Cahyadi mengatakan, di momen awal Ramadan ini ingin menyelaraskan visi-misi program pembangunan Kota Surabaya selama lima tahun ke depan bersama masyarakat.

Menurutnya, dalam membangun kota tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan wali kotanya saja, tapi juga harus dilakukan bersama seluruh masyarakat Surabaya.

“Jadi hari ini saya memang memulai untuk menyamakan cara berpikir visi-misi dengan menyantuni anak yatim, tapi sebenarnya itu adalah berbagi. Karena apa? Kota ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran masyarakat,” kata Eri Cahyadi.

Karena itu, dia menyampaikan, pada hari pertama kerja, dirinya ingin mengajak warga yang mampu untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk membantu warga yang kurang mampu.

“Saya berharap itu (warga) yang mampu mau menyumbangkan hartanya, untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, dan akan saya gerakkan setelah hari ini bekerja,” ujarnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, anggaran pemkot senilai Rp 12 triliun tidak cukup jika hanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Sebab, pemkot memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan.

Dia mencontohkan, seperti halnya penanganan banjir di Surabaya. Setelah warga diminta untuk mengusulkan titik rawan banjir, jika seluruhnya dikerjakan menggunakan anggaran pemkot, biaya yang dialokasikan untuk penanganan banjir bisa mencapai sekitar Rp 9,3 triliun.

Selain itu, juga ada usulan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) bisa mencapai kurang lebih Rp 2 triliun dan bantuan kesehatan mencapai Rp 1,4 triliun.

“Kemudian ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, itu kalau ditotal seluruhnya bisa mencapai Rp 286 miliar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang didahulukan yang mana? Sehingga harus ada yang namanya skala prioritas. Maka dari itu, saya berharap warga yang mampu itu mau menyumbangkan hartanya untuk orang yang tidak mampu,” jelasnya.

Rencananya, dia akan menyampaikan visi-misi program pemkot lima tahun ke depan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya pada Senin, 3 Maret 2025.

Harapannya, setelah disampaikan visi-misi tersebut, akan muncul skala prioritas yang akan dikerjakan pemkot bersama DPRD Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Saya yakin, dengan model seperti itu, lima tahun ke depan masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera. Itu akan saya sampaikan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara tanpa ada data,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Darmadi Apresiasi Warung Kopi Perda, Buka Ruang Aspirasi Warga Lebih Dekat

MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengapresiasi hadirnya Warung Kopi Perda sebagai ruang baru untuk ...
KRONIK

Konsolidasi Internal di Situbondo, Bahas Karhutla hingga Kekeringan

SITUBONDO – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang kerap terjadi di musim kemarau, ...
EKSEKUTIF

Lindungi Peternak Blitar, Rijanto Gandeng Pemkab Sumenep

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membuka peluang penguatan pasokan dan ...
LEGISLATIF

Novita Minta Uji Kesiapan Teknis Sebelum Ekspor Satu Pintu Diterapkan

SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya uji kesiapan teknis dan operasional ...
LEGISLATIF

DPRD Trenggalek Sahkan Perda Jaminan Sosial, Pedagang Kecil dan Nelayan Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek bersama pemerintah daerah memperkuat perlindungan pekerja melalui Peraturan ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Ingatkan Anggaran Rp25 M Jalan Kepanjen-Pagak Tak Sekadar Kejar Serapan  

SURABAYA – Anggaran sekitar Rp25 miliar untuk penanganan ruas jalan Kepanjen-Pagak, Kabupaten Malang, mendapat ...