SURABAYA – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Besar Kebonrojo Surabaya mendapat perhatian serius anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ir Armuji. Pasalnya, dia banyak mendapat laporan masih banyak kerumunan saat pencairan BST.

Untuk itu, Armuji melakukan sidak saat penyaluran BST di Kantor Pos Besar Kebonrojo Surabaya, Jumat (12/6/2020). Dia menyaksikan, selain pengantre BST abaikan physical distancing, bilik disinfektan pun hanya menjadi pajangan .

Kali pertama tiba di Kantor Pos, Armuji minta warga untuk menjaga jarak.  “Ayo ibu-ibu, bapak-bapak tolong berjarak kalau antre. Jangan bergerombol gini,” pinta Cak Ji, sapaan akrabnya.

Menurutnya, Surabaya sudah selesai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meski demikian, kata Armuji, bukan berarti tidak ada lagi potensi penularan virus Corona (Covid-19).

Karena itu, tambah Armuji, selama masa transisi, fasilitas pencegahan penularan Covid-19 di tempat-tempat umum seperti di Kantor Pos Besar Kebonrojo, harus tetap diperhatikan.

“Air tidak tersedia, bilik disinfektan tak digunakan. Hal ini harus diperhatikan,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

“Dalam antrean ini juga bergerombol. Jaga jarak yang disampaikan oleh pemerintah tidak terjadi di sini,” tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini mendesak Kepala Kantor Pos Besar Kebon Rojo agar melakukan evaluasi dan perbaikan, sebelum muncul klaster baru penyaluran BST di kantor pos.

Dia pun memberi masukan kepada Kepala Kantor Pos Besar Kebonrojo, mulai dari pemasangan tenda agar orang tidak kepanasan saat mengantre.

“Mungkin terlalu panas, jadi bergerombol mencari tempat teduh. Maka, solusinya adalah didirikan tenda. Ini untuk mengurangi gerombolan,” terang Armuji.

Disamping itu, Cak Ji juga menyaksikan langsung penyaluran bantuan yang ada di dalam. Dari pengamatannya, jaga jarak sudah diterapkan dari mengatur tempat duduknya.

“Lalu yang di dalam sudah cukup bagus tertata rapi. Cuma yang di luar itu tolong diperhatikan,” imbuh Cak Ji.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan sangat penting agar tidak menjadi kluster baru. Pihaknya tidak ingin muncul kluster lagi pasca penerimaan BST.

“Mereka menerima uang Rp600 ribu, tapi kalau mereka membawa virus dan bisa menularkan ke orang lain ini justru lebih celaka daripada Rp600 ribu yang mereka ambil,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS