LUMAJANG – Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman SH menyampaikan kekecewaanya terhadap rencana pendidikan gratis yang belum sepenuhnya terwujud. Keluhan masyarakat seputar pungutan hingga kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, menjadikan program tersebut makin jauh dari kenyataan.  

Kekecewaan wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada acara Dewan Mendengar yang disiarkan Radio Semeru FM pada Senin (29/8/2022).

“Soal sekolah gratis, pemerintah mengelabui imajinasinya masyarakat,” cetus Supratman.

Kekecewaan Supratman karena, sebagai Ketua Komisi D yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, semula dirinya mendukung program tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, program belum terealisasi.

“Jika alasannya terbentur anggaran, ini kan aneh. Karena kita di Dewan siap mendukung penuh jika itu untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, beber Supratman, sejumlah persoalan di bidang pendidikan masih belum bisa teratasi. Misalnya seputar pemahaman yang berbeda dalam menerapkan pungutan hingga persoalan sarana dan prasarana.

“Masyarakat itu tahunya sekolah gratis ya sekolah dengan nol rupiah, kalau masih ada tarikan dengan berbagai modus, mereka menilai itu bukan sekolah gratis,” jelas Supratman membenarkan masih adanya pengaduan dari wali siswa seputar pungutan.

Selain soal pungutan, Supratman juga menyoroti soal sarana dan prasarana pendidikan. Supratman meminta kepada pemerintah daerah segera memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang rusak.

Dimana kalau terjadi kerusakan dan tidak layak untuk dipakai, baik itu fasilitas sekolah maupun rumah dinas guru, harus segera diperbaiki. Meski tidak dilakukan sekaligus, namun tetap harus mendapat perhatian.

Masih menurut Supratman, hingga sekarang masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas karena rusak. Terutama untuk Sekolah Dasar (SD) yang hampir ada di seluruh kecamatan.

Ia pun meminta agar pihak Dinas Pendidikan aktif melakukan pendataan terhadap jumlah sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehingga setiap tahun bisa dievaluasi mana yang sudah terpenuhi kekurangannya dan mana yang belum. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS