JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, bagi Partainya, Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 bukan hambatan. Sebab, PDIP telah menyiapkan dan terus memantapkan infrastruktur partai hingga model kampanye secara virtual.

“Terkait kampanye virtual, selama masa pandemi saja, kami sudah mengadakan rapat partai 69 kali. Sebagian besar menggunakan virtual. PDI Perjuangan telah mengup-grade kemampuan sumber daya internalnya, sehingga terkait kampanye virtual itu kami siap menjalankannya,” kata Hasto menjawab wartawan di kantor KPU, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Untuk strategi, lanjut Hasto, PDIP selalu mengedepankan gotong royong. Sebab di era kontestasi politik yang diwarnai pertarungan kapital, PDIP justru melakukan berbagai langkah bersama agar beban yang ditanggung calon tidak terlalu berat.

Baca juga: Sukseskan Pilkada 2020, PDIP Awali Serahkan Kepengurusan ke KPU

“Karena itulah mereka yang sudah ditetapkan PDI Perjuangan sebagai petugas partai di pilkada, wajib hukumnya bagi seluruh simpatisan, anggota, untuk memberikan dukungan, bergerak bersama dengan penuh disiplin dan juga dipimpin oleh ideologi,” ujarnya.

Dan terbukti, sebut Hasto, dengan strategi itu, dari pilkada 2015, 2017, dan 2018, PDI Perjuangan bisa mendapatkan dukungan rakyat sebagai partai yang paling banyak memenangkannya. Baik ditinjau baik dari persentase secara keseluruhan, maupun jumlah kader yang ditempatkan sebagai calon.

Hasto menegaskan, kondisi pandemi Covid-19 justru menjadi situasi yang mewajibkan perhelatan pilkada tak seharusnya diundur seperti permintaan sejumlah pihak. Sebab bagi PDI Perjuangan , paparan Covid-19 tergantung dari sejauh mana kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.

Lagipula, ujarnya, bila pilkada ditunda justru akan menciptakan resiko politik baru. Hasto menjelaskan, karena dalam menghadapi krisis kesehatan semacam ini, diperlukan legalitas yang sangat kuat dari pemimpin di daerah.

Jika pilkada ditunda, maka kepala daerah yang rata-rata masa tugasnya habis pada Februari 2021, terpaksa harus digantikan pelaksana tugas (Plt).

“Nah, jika Plt, maka sang pejabat takkan punya kewenangan politik membuat kebijakan strategis di daerah dalam menangani masalah akibat pandemi Covid-19,” beber Hasto.

“Sehingga justru ketika pilkada bisa dijalankan on schedule pada tanggal 9 Desember, menunjukkan bahwa nantinya itu terkait dengan periodisasi masa jabatan yang akan berakhir bulan Februari. Sehingga rakyat juga mendapat kepastian legalitas pemimpin yang akan dihasilkan dari Pilkada ini,” paparnya.

Di pilkada serentak kali ini, Hasto meyakini bahwa rakyat akan menjadikan kemampuan menghadapi pandemi Covid-19, sebagai faktor utama dalam menentukan calon kepala daerah pilihannya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS