BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menggelar reses masa sidang I di Dapil Bojonegoro-Tuban.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Dander dan Kecamatan Kapas ini difokuskan untuk memetakan kebutuhan mendasar warga, mulai dari sektor kebudayaan hingga ketahanan pangan.

​Dalam pertemuan tersebut, Ony yang bertugas di Komisi B—membidangi ekonomi, pertanian, hingga pariwisata—menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan konstitusional antara rakyat dan pemerintah provinsi.

​”Aspirasi ini akan kami bawa ke tingkat provinsi sebagai acuan kebijakan. Namun, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi warga: legalitas,” ujar Ony di hadapan warga Kecamatan Dander.

​Kendala Kelengkapan Administrasi
​Masalah legalitas menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh Ony. Menurutnya, banyak usulan bantuan yang tersendat di tingkat birokrasi karena kelompok masyarakat yang mengajukan tidak memiliki payung hukum atau sertifikasi resmi.

​Ia mendorong warga yang bergerak di sektor pertanian maupun UMKM untuk segera membentuk kelompok resmi yang diakui pemerintah.

“Tanpa legalitas resmi, bantuan dari pemerintah provinsi akan sulit diserap. Usulan harus melalui mekanisme kelompok tani yang bersertifikat atau badan hukum yang sah,” tandasnya.

​Dari Ketoprak hingga Modernisasi Pertanian

​Dalam sesi dialog, berbagai keluhan mencuat. Slamet, atau yang akrab disapa Ateng, seorang pegiat seni Ketoprak di Kecamatan Dander, mengeluhkan kondisi alat keseniannya yang sudah usang.

Ia berharap pemerintah provinsi hadir memberikan stimulus agar seni tradisional tetap lestari.

​”Apakah mungkin ada program bantuan untuk kami para seniman? Alat-alat kami sudah usang, padahal kami ingin budaya ini tetap maju,” tanya Slamet.

​Selain isu budaya, modernisasi alat pertanian seperti traktor juga menjadi sorotan.

Mengingat peran strategis Kabupaten Bojonegoro sebagai pilar pemasok beras nasional dan lumbung pangan Jawa Timur untuk periode 2025-2026, ketersediaan teknologi pertanian dianggap mendesak.

​Memangkas Jarak dengan Konstituen
​Setelah menyapa warga Dander, Ony melanjutkan agenda silaturahminya ke Kecamatan Kapas.

Di wilayah baru tersebut, ia berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi tanpa sekat dengan warga.

​”Ini adalah upaya kita untuk bertemu kembali tanpa jarak. Semua masukan, baik di bidang pertanian maupun ekonomi kreatif, akan kami tampung sebagai modal perjuangan di parlemen,” tutup Ony.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS