SURABAYA – Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Banyuwangi turun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025. Penurunan tersebut mencapai 1,94 poin persentase dalam kurun waktu empat tahun.

Tren tersebut mendapat apresiasi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah. Ia mengingatkan, penurunan angka kemiskinan tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi harus diterjemahkan menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Penurunan bukan sekadar angka. Modal kita, Partai ini berdiri untuk memberdayakan wong cilik,” ungkap Said saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Internal PDI Perjuangan di Banyuwangi, Sabtu (19/9/2026)

Menurut Said, capaian penurunan kemiskinan harus menjadi momentum untuk memastikan berbagai program pembangunan semakin menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Angka statistik, tambah Ketua Banggar DPR RI itu, penting sebagai ukuran keberhasilan, tetapi substansi utamanya tetap pada perubahan kehidupan rakyat.

“Yang paling fundamental harus diselesaikan. Hukumnya wajib, mandatory. Jangan sampai kita hanya melihat angka turun, tetapi kemudian tidak melihat apakah kehidupan wong cilik benar-benar semakin baik,” ujarnya.

Data BPS mencatat, kemiskinan Banyuwangi berada pada level 8,07 persen pada 2021. Angka tersebut kemudian turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, 6,54 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 6,13 persen pada 2025. Pada 2025 saja, terjadi penurunan sebesar 0,41 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Said menilai tren tersebut perlu dibaca sebagai hasil yang harus dikawal secara berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya dengan intervensi jangka pendek, melainkan harus menyentuh akar persoalan, seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Semua kader solid bergerak sekata, mau bersama. Karena bagi kami, pemberdayaan wong cilik itu bukan pekerjaan tambahan. Itu adalah mandat perjuangan,” tegasnya.

Ia mengatakan, kerja politik PDI Perjuangan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh unsur Partai yang memiliki kewenangan dan ruang kerja di pemerintahan maupun parlemen harus mengambil bagian dalam memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat konkret.

“DPD keliling se-Jawa Timur, bertemu dengan DPC, PAC, hingga Ranting. Kita melihat persoalan rakyat secara langsung. DPRD juga bekerja, kepala daerah juga bekerja. Semuanya harus bergerak bersama,” kata Said.

Menurutnya, pola tersebut merupakan bagian dari sinergi tiga pilar Partai, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif. Ketiganya, kata Said, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri apabila tujuan akhirnya adalah memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

“Ini yang kita maksud dengan sinergi tiga pilar partai. DPD bergerak, DPRD bekerja melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sementara kepala daerah menjalankan kebijakan pemerintahan. Kalau tiga-tiganya bergerak sekata, kepentingan rakyat bisa dikawal dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

“Partai ini berdiri untuk wong cilik. Maka hukum dasarnya adalah bagaimana seluruh kerja politik kita memberikan manfaat kepada wong cilik. Kita tidak boleh berhenti pada pencapaian angka. Kita harus memastikan ada dampak langsung,” pungkas Said. (yol/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS