SURABAYA – Pengembangan kebudayaan di Surabaya mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah pusat menjadikan Kota Pahlawan sebagai percontohan pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Wali Kota Tri Rismaharini mengaku senang jika Surabaya dijadikan contoh pengembangan kebudayan di Indonesia. Namun, Risma ingin perkembangan kebudayaan tidak hanya maju di Surabaya, tapi juga daerah-daerah lainnya.

“Sebetulnya saya ingin daerah lain juga berkembang. Kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa dari sisi budaya. Melalui budaya bisa membangun toleransi, khususnya di kalangan anak-anak. Bahwa kita satu keluarga. Rasa itu harus terus dipupuk,” kata Risma.

Hal itu disampaikan Risma, usai menemui Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, di rumah dinas wali kota, Kamis (12/9/2019).

Perempuan yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan ini menyarankan, agar Ditjen Kebudayaan kembali menggelar dan mengembangkan Kongres Pelajar Nusantara.

Dalam kongres tersebut tak sekadar kongres, tapi ada realisasi fisiknya seperti festival budaya yang setiap tahun keliling Indonesia. Dulu, sebutnya, Surabaya pernah menjadi tuan rumah Kongres Pelajar Nusantara.

“Sekarang menurut saya perlu dikembangkan lagi. Tapi acaranya tidak sekadar kongres. Kalau hanya kongres nanti hanya dihadiri pejabat-pejabatnya. Tapi harus ada delegasi yang menampilkan kebudayaan dan keseniannya. Jadi benar-benar realistik. Berbagai macam kebudayaan itu kita jadikan perekat persatuan Indonesia,” ujar dia.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurut Hilmar, agar semua kebijakan dan strategi kebudayaan bisa berjalan baik sesuai undang-undang tersebut, harus dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan kepala daerah yang memiliki komitmen untuk pemajuan kebudayaan.

“Di Indonesia ini ada 514 kabupaten/kota. Tidak mungkin kami kunjungi semuanya. Kami pilih kepala daerah yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan kebudayaannya,” ujar Hilmar.

“Salah satunya adalah Kota Surabaya yang nanti akan kami jadikan percontohan pengembangan kebudayaan di Indonesia,” lanjut dia.

Dalam audiensi yang juga dihadiri Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono ini, Hilmar mengatakan, sebagus apapun kebijakan pemerintah pusat jika tidak diikuti dengan daerah yang memiliki perangkat yang cukup tidak mungkin bisa berjalan baik. 

Untuk itu perlu ada kelembagaan dan pembenahan-pembenahan. Seperti di kecamatan yang ada perangkat pamong budayanya.

“Tak hanya dari segi kelembagaan. Tapi juga dari segi penganggarannya juga perlu dipikirkan. Walaupun di pusat anggarannya banyak, tapi kalau dibagi rata malah tidak dapat apa-apa. Makanya perlu ada prioritas. Anggaran di kelurahan mungkin bisa juga dipakai untuk pengembangan kebudayaan. Ini yang kita diskusikan dengan Ketua DPRD Kota Surabaya,” tutur dia.

Agar pemajuan kebudayaan ini berkembang baik di daerah, menurut Hilmar, Ditjen Kebudayaan akan memberikan kegiatan yang subtansial. Seperti menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk perangkat kebudayaan.

“Untuk urusan kebudayaan ini cukup rumit. Melibatkan berbagai pihak seperti kurator, desainer, tenaga ahli yang bergabung dalam barisan kebudayaan. Kalau di Surabaya sudah banyak yang dilakukan. Seperti melakukan pelestarian cagar budaya dan menyelenggarakan festival-festival. Bu Risma sudah sangat ahli menggandeng stakeholder untuk pemajuan kebudayaan,” ungkapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS