JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung sepenuhnya pilihan Presiden Joko Widodo. Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah mengusulkan nama yang bersangkutan.

“Itu di-endorse oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang memutuskan,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Penegasan ini disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan soal kontroversi penunjukan Burhanuddin. Pasalnya, Burhanuddin adalah saudara kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Hasto menjelaskan, partainya memiliki sejarah dan memori atas penyalahgunaan kekuasaan yang ujungnya mematikan demokrasi. Yakni di zaman Orde Baru.

Dan justru karena pengalaman itu, PDI Perjuangan berprinsip dan selalu berjuang agar hukum benar-benar hanya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dia menambahkan, sebaiknya tak ada yang langsung menuduh seorang pejabat jaksa agung seperti Burhanuddin bukanlah orang yang memperjuangkan keadilan berdasar nilai-nilai kemanusiaan.

Penilaian itu, jelas Hasto, bisa dilakukan nanti setelah melihat kinerja dan keputusan-keputusannya sebagai jaksa agung.

“Maka mari kita agar jaksa agung itu tidak dinilai dari hubungan individu dengan seseorang, tapi dari keputusan politiknya. Sikap PDI Perjuangan tidak ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,” ucapanya.

Terpisah, Burhanuddin menegaskan dirinya ditunjuk Persiden Jokowi bukan karena diusulkan PDI Perjuangan. Dia ditunjuk menjadi Jaksa Agung karena latar belakangnya sebagai jaksa karier.

“Enggak ada, saya diambil (karena) profesional, sama sekali tidak (diusulkan) PDI Perjuangan,” kata Burhanuddin di Istana Keresidenan.

Dia mengakui ia adik dari politisi PDIP TB Hasanuddin. Namun ia menegaskan bahwa hal itu harusnya tidak membuat jabatan yang diembannya saat ini dikaitkan dengan PDIP.

“Apakah misalnya kakak saya tokoh PDI Perjuangan apakah saya tidak boleh? Jangan terus kakak saya tokoh PDI Perjuangan kemudian hak keperdataan saya hilang,” kata dia.

Hasanuddin menegaskan ia bukan pemegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan, apalagi aktif di partai pengusung utama Jokowi itu. “Kantornya saja tidak tahu,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS