LOLOSNYA Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR pada 5 Oktober 2020 lalu memicu demonstrasi di sejumlah kota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan banyak dituding sebagai pihak yang mendorong disahkannya undang-undang tersebut.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut  ada pihak yang mendorong  aksi anarkis menolak RUU  Omnibuslaw tersebut. “Ada pihak-pihak yang memanas-manasi karena kepentingan politik 2024 (Pemilihan Presiden 2024). Ini yang sangat disayangkan. Mari kita tingkatkan dialog,” ujar Hasto dalam wawancara ekslusif dengan Tribun Network di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Menurut Hasto, manakala tidak setuju pada undang-undang tersebut  bisa melalui mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi.

“Undang-undang itu ingin memberikan kepastian baik kepada investor maupun para pekerja. Dikatakan tidak ada pesangon, buktinya ada. Tidak ada cuti, buktinya ada.  Mari kita lihat secara jernih dan kemudian kita awasi bersama-sama implementasi UU tersebut,” ucapnya.

Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Hasto Kristiyanto.

Bagaimana Anda melihat demonstrasi di berbagai kota yang menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR?

Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Masyarakat yang mengekspresikan dan menyampaikan  pendapatnya itu dijamin konstitusi. Namun PDIPerjuangan  sangat prihatin ketika ada pihak-pihak yang merusak sarana publik.

UU itu yang terpenting di tingkat implementasinya dan sangat ditentukan oleh semangat penyelenggara negara. Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin kan berasal dari rakyat, sehingga PDI Perjuangan yakin beliau-beliau dalam menjalankan UU Cipta Kerja itu bertumpu pada kepentingan bangsa dan negara.

Ada perbedaan itu boleh-boleh saja, tapi  jangan sampai merusak dan memecah persatuan bangsa, apalagi ada pihak-pihak yang memanas-manasi karena kepentingan politik 2024. Ini yang sangat disayangkan.

PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi,akan terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat khususnya para mahasiswa dan buruh.

PDI Perjuangan sering menyatakan diri sebagai partai wong cilik. Namun banyak orang menilai isi dari UU Cipta Kerja itu tak berpihak pada wong cilik terutama soal pesangon, dan perlindungan buruh. Bagaimana menurut Anda?

Ya itu kan bagian dari isu yang dimainkan secara massif, tujuannya memang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Mereka punya target maksimum, minimum. Target minimum adalah menciptakan suatu instabilitas politik.

Ketika para kepala daerah bertemu dengan para demonstran, banyak yang mengaku belum baca UU tersebut. Harus dibedakan antara RUU ketika dalam draf pembahasan, dan ketika sudah menjadi sebuah keputusan.

Sekali lagi karakter pemimpin itu  sangat menentukan bagaimana melakukan implementasi UU.Zaman Soeharto UU-nya bagus, namun  watak pemerintahannya kan berpihak pada asing, menjual kekayaan negara.

PDI Perjuangan sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak, misalnya soal keputusan  kebijakan sosial. Pemerintah melakukan kebijakan relokasi anggaran, Pak Jokowi juga bekerja penuh untuk memastikan di tengah krisis ini rakyat mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak.

Banyak pihak menyerang PDI Perjuangan sebagai pihak yang berada di balik RUU Cipta Kerja,  bagaimana cara meyakinkan masyarakat mengenai manfaat RUU tersebut?

Kami sudah biasa diserang  dan difitnah. Bagi PDI Perjuangan, inilah praktik demokrasi liberal, faktor  fatsun politik sering dilanggar.  RUU ini kan muncul dari gagasan  seluruh jajaran Kementerian di bidang perekonomian.

PDI Perjuangan memberikan dukungan karena kami ingin satu kata dan perbuatan. Jangan salah, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sikap PDIP sangat kritis. Dalam pembahasan kami mengkritisi banyak hal, sehingga sempat dicap sebagai oposan dan sebagainya.

Namun setelah RUU diputuskan, kami beri dukungan sepenuhnya. Itu sikap dari PDIP. Kami tak kenal istilah tinggal gelanggang colong playu (kabur dari tanggung jawab)  Segala sesuatunya kami hadapi. Apapun persoalannya partai harus hadir.

Ada satu tuduhan RUU ini merupakan konspirasi antara pengusaha, pemerintah, dan politisi yang cenderung untungkan pengusaha, dengan dalih supaya investasi. Bagaimana menurut Anda?

Ini menurut saya cara pandang yang menghambat kemajuan. Seharusnya berpikir positif sehingga menghasilkan tindakan positif.Mari kita lihat keputusan-keputusan Pak Jokowi, baik  ketika jadi Wali Kota Solo,  Gubernur DKI Jakarta, maunpun Presiden RI,  mana yang merugikan kepentingan rakyat?

PDI Perjuangan tidak akan mengambil sebuah keputusan politik yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Anda menyebutkan momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan terkait 2024. Bagaimana maksudnya?

Ya maksudnya jelas kan ada beberapa elite yang memprovokasi. Kita sekarang mundur, yang dilawan saudara-saudara sebangsa.

Tidak sabar untuk mengikuti Pemilu. Mekanisme kita adalah bangunlah kekuatan rakyat. Bentuklah partai politik kalau Anda tidak cocok dengan partai yang ada.

Kemudian berkontestasi secara sehat, jangan tunggangi masyarakat, apalagi mendorong melakukan tindakan anarkis. Ini sikap pengecut.Ini yang tidak boleh terjadi.

Maka kami sangat heran ketika ada gubernur yang mendiamkan fasilitas publiknya dirusak oleh mereka-mereka yang disebut kaum anarko itu. Ini yang harus kita luruskan. (*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS