JAKARTA — Saksi dan relawan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai bergerak menjalankan tugasnya, Senin (7/7/2014). Mereka akan bertugas mengawasi upaya pemenangan pasangan nomor urut 2 itu sampai 15 Juli mendatang.

Menurut Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, penunjukan koordinator saksi di tiap daerah dilakukan secara kolektif bersama semua partai pendukung. “Di masa tenang ini kita minta saksi mengawal dan menjaga perjuangan pemenangan Jokowi-JK. Mulai hari ini kita minta tim saksi dan relawan seluruh Indonesia segera diaktifkan,” kata Tjahjo.

Para saksi dan relawan di daerah, jelas Tjahjo, bertanggung jawab dan beroperasi 24 jam penuh secara bergantian dengan membentuk desk khusus untuk memudahkan pergerakannya. Desk khusus itu meliputi tim penggerak pemilih, tim saksi, tim hukum, tim penggalangan relawan, tim penghubung ke KPU, Bawaslu, dan media, yang mengakar sampai ke kabupaten/kota dan setiap posko pemenangan Jokowi-JK.

“Semuanya untuk cepat mengetahui setiap ada gejala dan fakta pelanggaran yang merugikan Jokowi-JK,” ujarnya.

Ajak Masyarakat Awasi TPS

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga mengajak masyarakat ikut mengawasi TPS saat pemungutan suara berlangsung. Hal itu dia sampaikan menanggapi banyaknya potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014.

Dalam rilisnya ke media, Tjahjo menyatakan bahwa H-2 menjelang pemilu, terasa kuat kehidupan demokrasi yang tidak sehat. “Saya menerima secara langsung berbagai laporan dari masyarakat seperti maraknya aksi bagi-bagi sembako dan bentuk politik uang,” ungkap Tjahjo.

Rakyat, kata Tjahjo, sudah bersedia menjadi saksi dengan Maklumat Rakyat untuk Jokowi sebagaimana yang terjadi di Gelora Bung Karno. Kesadaran rakyat yang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana terjadi di luar negeri, tambah dia, harus menjadi energi bagi aparat dan pemerintah untuk benar-benar tegas menegakkan hukum demokrasi.

Tjahjo minta agar pengalaman di pemilu legislatif lalu tidak boleh terjadi lagi. Penyelenggara pemilu, imbuhnya, harus menjamin pemungutan suara luber dan jurdil. Sebab, terlalu besar risikonya jika penyelenggara pemilu tidak netral.

“Karena itulah, sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan anggota DPR Komisi I, saya menyerukan mari kita awasi TPS dengan saksama. Masyarakat, relawan, serta aparat keamanan ikut awasi TPS. Kita wujudkan kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya,” tandasnya. (pri/*)