SURABAYA – Safari politik bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana bukan untuk menggembosi Koalisi Majapahit yang dibentuk enam parpol. Tapi sebagai upaya komunikasi politik jelang Pilkada Kota Surabaya 2015.

“Soal Koalisi Majapahit tidak perlu khawatir eksistensinya pudar. Ini sekadar silaturahmi antar-partai,” kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Didik Prasetyono, kemarin.

Senada, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, bahwa safari politik adalah menyusun titik temu antara PDI Perjuangan dengan setiap partai politik yang tentunya banyak ragam dan detailnya.

Menurut dia, keberadaan partai politik jauh lebih resmi, legal dan eksis dari pada agregat tertentu, seperti sebuah koalisi. Untuk itu sangat tepat jika PDI Perjuangan berkirim surat dan menyampaikan keinginan bersilaturahmi dengan partai-partai politik.

“Langkah PDI Perjuangan melakukan silaturahmi, dan respons sepadan partai-partai politik atas hal itu, merupakan ukuran yang jelas persahabatan yang hendak kita bangun dengan partai-partai yang ada, ketimbang bertemu dalam kolektivitas di sebuah koalisi yang tidak permanen,” jelas Adi.

Pihaknya juga mengajak partai-partai untuk mewaspadai dan melawan anasir-anasir yang niatnya ingin membegal atau menggagalkan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015 agar tidak bisa terselenggara tepat waktu. Sebab, pihaknya menengarai anasir-anasir yang dilatari kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak jelas dan anti-rakyat.

Menurut Awi, sapaan Adi Sutarwijono, dalam kunjungan ke pimpinan partai-partai politik nanti, PDI Perjuangan akan mengomunikasikan sejumlah poin, di antaranya pentingnya penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya tepat waktu, yakni 9 Desember 2015.

“Karena ini menyangkut penyusunan APBD yang menjabarkan visi-misi kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih,” jelas Awi.

Pihaknya juga melihat pentingnya mengembangkan pikiran-pikiran yang sehat dan kreatif untuk percepatan dan perluasan pembangunan Kota Surabaya, yang progresif, berkelanjutan dan pro-rakyat.

“Untuk itu, PDI Perjuangan mengajak semua pihak untuk bergabung dalam koalisi tanpa mahar. Hanya dengan demikian, sirkulasi kepemimpinan di Kota Surabaya dapat digelar melalui pilkada yang tepat waktu dan bersih,” ujarnya.

Dia menegaskan, PDI Perjuangan akan menolak transaksi mahar. Sebagai ganti, PDI Perjuangan mengajak berkompetisi dalam pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

“Biarkan rakyat memilih pasangan pemimpin yang mereka anggap cakap dalam mengemban amanat,” katanya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS