SURABAYA – Calon Gubernur Jatim nomor urut tiga Tri Rismaharini menyoroti tidak adanya keberpihakan birokrasi pada persoalan rakyat kecil.

Dia mengatakan, selama blusukan banyak menemukan daerah yang mengalami kekeringan namun tak ada ‘cawe-cawe’ pemerintah provinsi untuk membantu.

Begitu pula pada persoalan petani terhadap ketersediaan pupuk dan harga panen yang diakali tengkulak.

“Saya banyak keliling di Jatim banyak yang kekeringan, butuh air tapi tidak ada siapapun yang datang,” ungkapnya dalam gelar debat kedua Pilgub Jatim di Gran City Ballroom, Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.

Baca juga: Bangun Jatim, Risma-Gus Hans Siap Libatkan Masyarakat Sejak Tahap Perencanaan hingga Implementasi

Risma lantas mempertanyakan kehadiran birokrasi yang selama ini diklaim tanggap namun faktanya sangat berbeda.

“Petani mengeluh tidak adanya pupuk dan tidak ada siapapun yang menangani. Maka dimana kehadiran birokrasinya,” sebutnya.

Melihat hal tersebut, dia mengaku miris dan telah menyiapkan beberapa solusi.

Mulai dari pengintegrasian Kali Lamong sebagai air bersih dan pencegah banjir, hingga pengoptimalan Bakorwil untuk menjangkau wilayah pelosok, termasuk soal kesehatan warga.

“Penderita sakit kanker tiap bulan harus kemoterapi, harus pergi ke Surabaya tapi biayanya mahal dan tidak ada yang mendengarkan,” beber mantan Wali Kota Surabaya 2 periode itu.

Ia pun berjanji, jika menjadi Gubernur akan memerhatikan hal tersebut. Seperti semboyan partainya, PDI Perjuangan, yakni menangis dan tertawa bersama rakyat.

“Bagaimana kita merasakan penderitaan masyarakat jadi penderitaan kita juga,” pungkasnya. (nia/pr)