SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini menyambut baik lokakarya ‘UKM Surabaya Go Digital and International’ yang digelar Dewan Bisnis AS – ASEAN, Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia serta Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Grand City Surabaya, Rabu (7/3/2018).

Lokakarya ini diikuti 200 lebih pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) di Surabaya. “Setidaknya dengan acara ini, pelaku UKM semakin kompetitif ke depannya,” kata Risma.

Dia menyebutkan, pembangunan ekonomi di Kota Surabaya 98 persen ditopang dari sektor pedagang ekonomi kecil mikro (UMKM), sisanya 2 persen dari perusahaan besar.

Hal ini mampu terwujud karena selama ini para pelaku UMKM diajarkan ilmu untuk bersaing melalui Go Global Go Digital. “Kini, produk mereka sudah setara dengan produk yang ada di luar negeri,” ungkap Risma.

Selain itu, ada pembelajaran go financial yang mengajarkan pelaku UKM mencari bentuk-bentuk modal agar para pelaku usaha industri kreatif mampu meningkatkan kapasitasnya untuk lebih luas mencari jaringan melalui teknologi.

“Sekarang batik Surabaya, fashion, handycraft dan lain-lain sudah kita ekspor ke luar negeri seperti Afrika dan Eropa,” tambah Risma.

Mantan Kepala Dinas Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini juga berharap dengan adanya acara semacam ini, pelaku UKM lebih berdaya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Kota Surabaya.

“Saya yakin, pelaku UKM di Surabaya mampu menyerap ilmu di sini kemudian disumbangkan kepada warga yang lain agar lebih sejahtera,” ucapnya.

Perwakilan Perusahaan US-ASEAN Business Council Indonesia Desi Indrimayutri menambahkan, perangkat digital memungkinkan usaha kecil menjadi lebih efisien, lebih menguntungkan, dan lebih saling terkait untuk mendukung UKM di Indonesia dan seluruh negara ASEAN.

“Lokakarya hari ini memperluas komitmen dewan yang telah lama berjalan untuk memberdayakan UKM ASEAN di bawah aliansi Bisnis AS-ASEAN untuk UKM yang kompetitif,” tegas Desi.

Tidak hanya itu, digitalisasi memungkinkan pelaku UKM di Indonesia dan seluruh ASEAN untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas yang memungkinkan mereka tumbuh dan menimbang kebutuhan bisnis tanpa harus mengurangi biaya.

“Memang belum semua, tetapi jika pemerintah dan perusahaan mendukung maka pembangunan ekonomi digital inklusif akan segera terwujud,” ujar Desi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS