BLITAR – Bupati Rijanto minta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Blitar lebih peka terhadap persoalan, khususnya terkait pelayanan publik, tanpa menunggu perintah.

Tak hanya peka, mereka juga harus memberikan solusi nyata atas persoalan tersebut.

“Pejabat tidak boleh pasif dan terbiasa menunggu perintah. Aparatur harus peka terhadap persoalan, bergerak cepat, dan menghadirkan solusi nyata, terutama dalam pelayanan publik,” tegas Rijanto.

Hal itu dia sampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji 26 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Blitar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rabu (14/1/2026).

Rijanto pun mengingatkan pentingnya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Pemerintah Kabupaten Blitar.

Namun dia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel.

Dia minta seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru, memperkuat kolaborasi lintas sektor, menjaga loyalitas terhadap organisasi dan pimpinan, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Kader Banteng ini menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan tanpa praktik jual beli jabatan dalam bentuk apa pun. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan transparansi.

“Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Amanah ini harus dijawab dengan kerja nyata dan tanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Tantangan pemerintahan ke depan, sebutnya, semakin kompleks. Tingginya tuntutan pelayanan publik, dinamika kebijakan nasional, hingga kebijakan efisiensi anggaran menuntut aparatur bekerja lebih solid, inovatif, dan disiplin.

Dia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat strategis. Saya menargetkan realisasi belanja daerah berjalan optimal dan tepat waktu, pendapatan asli daerah terus meningkat, serta kinerja seluruh perangkat daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan,” jelas Rijanto. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS